BERITAKALTIM.CO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2024.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle didampingi Wakil Ketua Budiono dan anggota DPRD Balikpapan yang hadir.
Dari eksekutif diwakili Sekretaris Daerah Muhaimin yang berlangsung di Hotel Grand Senyiur, Senin (19/8/2024).
Ada poin penting yang selalu mendominasi pandangan umum fraksi yakni terkait persoalan banjir yang terjadi di Kota Balikpapan.
Meskipun ada juga sorotan di bidang pendidikan dan kesehatan. Tiga pointer ini yang selalu mendominasi, dalam setiap pandangan umum.
“Dewan mendukung, Tidak ada masalah anggaran di gelontorkan begitu banyak, tetapi harus berbanding lurus dengan kegiatan yang ada,” ucap Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle seusai paripurna.
Pandangan umum ini menjadi atensi khusus kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk segera dibenahi dan dituntaskan permasalahan itu, salah satu contoh yang mencuat dari pandangan fraksi terkait permasalahan banjir yang belum tuntas.
“Ini murni pandangan mereka sendiri. Kami tidak bisa mengintervensi bahwa itulah hasil daripada laporan. Mungkin saja saat teman-teman reses atau rapat dengar pendapat disampaikan sehingga sekarang dituangkan dalam pandangan umum fraksi,” ungkap Sabaruddin Panrecalle.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin menyampaikan sorotan dari fraksi salah satunya mengenai persoalan banjir. Penanganan banjir ini belum selesai masih berproses.
“Kalau kita berbicara das ampal itu kan dari hulu ke hilir, kemudian kegiatan di das ampal itu merupakan salah satu kegiatan pemerintah kota. Sehingga proses pengendalian banjir ini akan dilakukan di tahun 2025,” jelas Muhaimin.
Diharapkan ini terus berproses dan progres yang diharapkan dari hulu ke hilir bisa dilaksanakan dan ditangani.
Sebenarnya pengerjaan pengendalian banjir ini bukan DAS (Daerah Aliran Sungai) Ampal saja melainkan pengerjaan dari hulu ke hilir, seperti halnya pengerjaan di pintu air dekat Hotel Zurich.
Kendati begitu, Sekda Balikpapan akan memaksimalkan pengadaan Bendali dan bozem, dalam penanggulangan banjir di Kota Balikpapan walaupun terbatas.
Diharapkan ada kerja sama antar OPD pada program berikutnya, yakni sinergi antara Disperkim, Dinas Perizinan, DLH dan DPPR.
“Upaya pengerjaan DAS Ampal yang harus sama-sama dikerjakan dari hulu ke hilir,” ungkap Muhaimin.
Kolaborasi antar dinas seperti pengerjaan drainase, bozem dan upaya melakukan reboisasi kawasan hutan kota maupun hutan lindung, sebagai upaya penanggulangan banjir.
“Kan memang harus sama-sama tidak bisa sendiri,” papar Muhaimin.
Reporter : Thina|Editor: Hoesin KH
Comments are closed.