BERITAKALTIM.CO – Dalam sebuah dialog publik yang digelar oleh Borneo Muda, terungkap fakta mengejutkan bahwa pemerintah daerah Kalimantan Timur tidak dilibatkan dalam proses pemindahan megaproyek SNB AOI yang dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam.
Proyek yang memiliki nilai investasi sebesar USD 215 juta ini melibatkan pengembangan lapangan lepas pantai Sisi Nubi di Delta Mahakam, namun kini dialihkan tanpa konsultasi dengan pemerintah setempat.
Dikutip dari pertamina.com, proyek SNB AOI merupakan proyek pengembangan lapangan lepas pantai Sisi Nubi yang terletak 25 kilometer dari lepas pantai Delta Mahakam dengan kedalaman sekitar 60 meter hingga 80 meter. Proyek ini sangat kompleks yang mencakup fabrikası dan instalasi enam anjungan, sekitar 22 km jalur pipa, modifikasi tiga anjungan eksisting, dan pekerjaan di bawah permukaan air alut yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi. Rancangan kapasitas per anjungan rata-rata 30 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) dengan target onstream di akhir 2025.
Herry Limbong, pejabat fungsional Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan kekecewaannya karena tidak ada sosialisasi resmi terkait pemindahan proyek tersebut.
“Kami hanya mengetahui dari website Kementerian, dan itu sangat mengecewakan,” ujarnya pada Jumat malam (30/8/2024)
dengan nada kesal. Ketiadaan komunikasi yang baik dari Pertamina dan SKK Migas memperlihatkan lemahnya keterbukaan dalam proyek ini.
Ketua Borneo Muda, Harianto Minda, menyoroti pengabaian pemerintah daerah dalam proyek strategis ini. “Apakah Kaltim hanya dianggap sebagai lokasi yang ‘dilupakan’ dalam proyek energi? Ini jelas merugikan kepentingan masyarakat lokal,” tegasnya.
Ia mempertanyakan alasan pemindahan proyek yang seharusnya dikerjakan di Handil, Kalimantan Timur, justru dialihkan ke Batang tanpa melibatkan pihak lokal.
Kekhawatiran ini makin memuncak di kalangan aktivis lokal, yang mendesak agar isu ini diangkat ke level nasional.
“Kami tidak akan tinggal diam. Isu ini harus dibahas di DPR,” kata Harianto.
Edi Kurniawan, Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama, juga mengingatkan dampak negatif dari pemindahan ini terhadap perekonomian daerah.
“Kalimantan Timur seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek ini, bukan ditinggalkan begitu saja,” ungkapnya
Edi menekankan bahwa aliran gaji dari pekerja yang dipindahkan ke luar daerah tidak akan cukup untuk menutupi kerugian yang dirasakan masyarakat Kaltim.
Megaproyek SNB AOI ini seharusnya menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung target produksi migas nasional pada 2030, namun tanpa melibatkan pemerintah daerah, dikhawatirkan proyek ini justru akan meninggalkan luka mendalam bagi Kalimantan Timur. #
Reporter: Sandi | Editor: Wong
Comments are closed.