BERITAKALTIM.CO – Ketua Sementara DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, meminta agar Pemerintah Kota Bontang meningkatkan transparansi dalam pendataan pemasangan jaringan gas (jargas) gratis. Ia ingin program ini dapat menjangkau tidak hanya masyarakat kota, tetapi juga warga di daerah pesisir.
Andi menekankan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai kriteria penerima jargas dan alasan mengapa beberapa wilayah tidak termasuk dalam program ini.
“Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai data penerima jargas agar tidak terjadi kesalahpahaman,”ujarnya, Jum’at, (20/09/2024)
Ia juga mengingatkan bahwa kurangnya informasi dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir.
“Masyarakat sangat berharap. Jangan sampai mereka berharap mendapatkan jargas, tetapi kenyataannya malah tidak terakomodasi. Ini bisa memicu masalah baru,” tegasnya.
Selain itu, Andi Faiz juga mengingatkan Pemkot Bontang agar segera menyelesaikan pendataan dengan tuntas di tahun 2024 ini.
“Dengan demikian, warga akan tahu siapa yang berhak mendapatkan sambungan jargas pada tahun 2025, sekaligus mengurangi potensi konflik di masyarakat,” terangnya
Diketahui, Pemkot Bontang telah mengajukan data untuk pemasangan jargas gratis kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, tidak semua daerah bisa diakomodasi, terutama kawasan perkampungan di atas air.
Sementara, pemasangan jargas di daerah pesisir seperti Bontang Kuala dianggap memiliki risiko tinggi. Dari 436 sambungan yang diajukan oleh Kelurahan Bontang Kuala, hanya wilayah darat yang berhasil diakomodasi. #
Reporter: Ipul | Editor: Wong | ADV DPRD Bontang
Comments are closed.