BERITAKALTIM.CO-Guna mendetailkan arah kebijakan program kerja Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2025, menjadi program kegiatan Apkasi 2025 yang efektif dan berkesinambungan untuk seluruh anggotanya.
Apkasi menyelenggarakan rapat teknis yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) mendiskusikan secara mendalam terkait dengan program kerja Apkasi kuartal keempat dan program kerja Apkasi Tahun 2025.
Dalam Rapat Apkasi hadir Sekda, Bappeda, BPKAD, Bapenda anggota Apkasi termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang dihadiri Sekda Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono, di Aston Kuta Bali dan Residence, Jumat (27/9/2024).
Rapat dibuka oleh Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang yang menjelaskan dalam rapat membahas program Apkasi kuartal keempat Tahun 2024, terkait dengan isu strategis penyelenggaraan pemerintahan di daerah tentang implikasi penerapan UU no 1 tahun 2022 tentang HKPD, penggajian PPPK, implementasi pajak daerah dan retribusi daerah, potensi kerja sama antar daerah di bidang perdagangan, pelayanan publik dan infrastruktur, sosialisasi capaian kinerja Apkasi dan pembahasan isu advokasi dan rencana kerja Apkasi 2025.
Apkasi tercipta demi mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI, menciptakan kerja sama yang harmonis menciptakan hubungan yang serasi antar anggota dan meningkatkan kemapuan antar anggota dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.
“Rapat ini penting untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi antar daerah serta memastikan pelaksanaan program–program Apkasi, yang mendukung Pemkab seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” beber Sarman.
Sementara Sekda H Sunggono dalam wawancaranya mengatakan Kabupaten Kukar diundang yang merupakan salah satu daerah di Kaltim di mana Bupati Edi Damansyah selaku Koordinator wilayah pembangunan infrastruktur di kepengurusan Apkasi.
Berdasarkan dari penjelasan eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang yang dibicarakan adalah kerja sama daerah dan hak keuangan daerah, berdasarkan undang–undang tentang perimbangan keuangan daerah dan infrastruktur.
“Dalam waktu dekat akan ada kegiatan Apkasi untuk memilih kepengurusan yang baru yang akan diadakan di Minahasa Utara dan itu akan melibatkan pejabat baru termasuk kepengurusan baru,” jelas Sunggono.
Sunggono berharap rapat teknis Apkasi bisa memberikan nilai tambah bagi percepatan pembangunan antar daerah yang masih bisa ditingkatkan dimasa akan datang, seperti kerja sama dalam ketersediaan bahan pokok dan infrastruktur serta kerja sama di bidang lainnya.#
Editor: Hoesin KH
Comments are closed.