BERITAKALTIM.CO – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kalimantan Timur akan menjadi momen penting dalam menentukan arah pembangunan 10 kabupaten/kota di provinsi ini. Dengan adanya calon kepala daerah yang berlaga, masyarakat dihadapkan pada tantangan untuk memahami visi, misi, serta program kerja para kandidat secara mendalam.
Namun, di luar kebutuhan informasi, isu netralitas dan proses demokrasi dalam Pilkada juga menjadi sorotan yang tak kalah penting.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pokja 30 Kalimantan Timur menginisiasi acara Ngobrol Pilkada Kalimantan Timur (Ngo-PiKaltim) seri kedua dengan tema yang relevan: “Adakah Netralitas dalam Pilkada Kalimantan Timur 2024?”.
Bertempat di Teras Samarinda, acara ini diharapkan mampu memancing minat masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembahasan politik dan demokrasi, Jumat (4/10/2024).
Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menegaskan pentingnya menarik pembahasan politik dari ruang tertutup ke ruang publik, dengan harapan agar masyarakat yang selama ini apatis mulai terlibat.
“Tujuan kami adalah membawa diskusi politik lebih dekat ke masyarakat. Selama ini, politik hanya dibahas di ruang-ruang tertutup dan menjadi agenda pihak tertentu saja. Dengan membawa diskusi ini ke ruang publik, kami berharap partisipasi masyarakat menjadi lebih berkualitas,” ungkap Buyung.
Ia juga menambahkan bahwa Pokja 30 ingin menciptakan suasana diskusi yang merakyat dan sederhana. Diskusi semacam ini, menurutnya, akan digelar di berbagai lokasi publik di Samarinda, agar tidak monoton dan lebih inklusif.
Selain itu, Buyung menyampaikan bahwa Pokja 30 mengundang para calon kepala daerah untuk aktif terlibat dalam acara-acara ini, dengan memberikan ruang kepada mereka untuk menyampaikan gagasan secara langsung kepada masyarakat.
“Kami berupaya untuk melibatkan para calon kepala daerah dalam setiap diskusi dengan prinsip merakyat dan sederhana. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menjangkau masyarakat secara langsung,” tambahnya.
Apresiasi dari Calon Petahana
Acara ini tak hanya menarik minat publik, tetapi juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk calon petahana Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pokja 30 yang dinilainya sebagai langkah cerdas dalam memantik kesadaran politik di tengah masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi acara ini, karena penting bagi masyarakat untuk memiliki preferensi yang baik dan benar dalam menentukan pilihan mereka. Ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran berpolitik, dan tentunya berdampak positif bagi kualitas Pilkada nanti,” ujar Andi Harun.
Lebih lanjut, Andi Harun menekankan bahwa diskusi publik seperti ini juga berperan sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya Pilkada agar tetap jujur, adil, dan berkualitas.
Menurutnya, dengan semakin banyak ruang publik yang digunakan untuk membahas politik secara terbuka, akan semakin sulit bagi praktik politik negatif seperti penyebaran hoaks, politik uang, atau isu SARA untuk berkembang.
“Harapan saya, ruang diskusi ini diisi oleh parade gagasan dan inovasi dari para calon kepala daerah di seluruh Kalimantan Timur. Dengan begitu, masyarakat dapat memilih dengan dasar informasi yang jelas dan rasional,” imbuhnya.
Andi Harun juga menyampaikan pentingnya para calon kepala daerah untuk membangun keyakinan di kalangan pemilih.
“Selain gagasan yang kuat, calon kepala daerah juga perlu menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan.” Pungkasnya.
Selain pernyataan dari Andi Harun, diskusi ini juga membahas salah satu topik paling krusial dalam Pilkada: netralitas penyelenggara dan aparat negara. Beberapa peserta diskusi mengungkapkan kekhawatiran bahwa tanpa netralitas yang jelas, demokrasi yang sehat sulit terwujud.
Tantangan netralitas ini sering kali muncul dalam bentuk keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam politik praktis, yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada.
Pokja 30 melalui diskusi ini mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam mengawasi proses demokrasi. Dalam setiap sesi, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapat secara langsung kepada narasumber, termasuk kepada para calon kepala daerah yang hadir.
Dengan meningkatnya kesadaran politik di tengah masyarakat, diharapkan bahwa Pilkada Kalimantan Timur 2024 tidak hanya menjadi ajang pemilihan kepala daerah, tetapi juga momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi di provinsi ini. #
Reporter: Yani | Editor: Wong
Comments are closed.