BERITAKALTIM.CO – Anggota DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang belum mampu mengatasi masalah gizi buruk meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024 mencapai Rp3,3 triliun. Ia menyebutkan bahwa seharusnya pemerintah dapat lebih memprioritaskan penanganan isu gizi buruk yang terus mengancam anak-anak di kota tersebut.
“Hasil nyata dari layanan kesehatan bagi warga masih belum maksimal, terbukti dengan masih tingginya kasus gizi buruk di kalangan anak-anak. Padahal, APBD-P Bontang cukup tinggi,” ungkap Heri saat di Konfirmasi Rabu, (9/10/2024).
Heri mengingatkan agar Pemkot, khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes), tidak menganggap remeh penanganan gizi buruk. Ia menekankan perlunya konsistensi dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. “Pemahaman soal gizi kepada warga harus menjadi prioritas agar mereka sadar akan pentingnya kesehatan anak-anak mereka,” tambahnya.
Legislator dari Partai Gerindra ini juga mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran yang tidak berimbang merupakan salah satu faktor utama permasalahan ini. Ia menilai pemerintah terkesan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, sementara isu kesehatan seperti gizi buruk masih terabaikan. “Padahal, tenaga kesehatan sudah bekerja keras, tetapi tanpa dukungan anggaran yang memadai, hasilnya tidak akan maksimal,”jelasnya.
Meskipun alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan sudah diatur dalam APBD, Heri berpendapat bahwa alokasinya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang mendesak. “Alokasi anggaran untuk sektor fisik terlalu dominan, sementara kesehatan yang sangat fundamental malah dikesampingkan,” tegasnya.
Heri Keswanto berharap Pemkot Bontang dapat lebih bijaksana dalam mengelola anggaran agar penanganan masalah gizi buruk dapat dilakukan secara efektif dan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat. Dengan langkah yang tepat, diharapkan kondisi gizi buruk di Bontang dapat berkurang secara signifikan. #
Reporter: Ipul | Editor: Wong | ADV DPRD Bontang
Comments are closed.