BERITAKALTIM.CO – Debat publik pertama Pilgub Kalimantan Timur 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur di Plenary Hall Sempaja, Samarinda, berlangsung dengan penuh dinamika.
Salah satu momen menarik terjadi ketika calon wakil gubernur nomor urut 02, Seno Aji, mengangkat isu sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 6 triliun lebih dalam pemerintahan Isran Noor – Hadi Mulyadi.
Menurut Seno Aji, Silpa sebesar itu merupakan tanda adanya kinerja yang tidak maksimal dalam pemerintahan saat ini.
Dalam penjelasannya, Seno mengkritisi bagaimana Silpa seharusnya dipahami oleh masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
“Silpa itu menandakan bahwa ada ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara efektif. Kalau kita diberikan anggaran Rp 1.000, idealnya semuanya digunakan untuk kebutuhan masyarakat, bukan disisakan. Jika uang itu tidak habis digunakan, maka pada tahun berikutnya kita hanya akan diberikan alokasi anggaran yang lebih kecil,” tegas Seno Aji.
Seno juga menyoroti bagaimana Silpa menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
“Silpa itu bukan hal yang baik. Itu bukan tanda efisiensi, melainkan bukti bahwa pemerintahan tidak bekerja secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Namun, jawaban dari calon gubernur petahana nomor urut 01, Isran Noor, justru terdengar lebih santai .Ia menjawab kritik Seno dengan berkata, “Lebih baik jadi Silpa, Kalau jadi Silpa, pada anggaran selanjutnya akan masuk lagi dan bisa digunakan dengan lebih bijak.”
Menanggapi hal tersebut, Seno Aji tidak tinggal diam. Menurutnya, jawaban Isran tidak cukup untuk menjelaskan substansi dari masalah Silpa.
“Ini harus diluruskan ke masyarakat. Silpa dalam jumlah besar bukanlah hal yang baik. Jika pemerintah tidak dapat menghabiskan anggaran yang sudah disediakan, itu berarti pemerintah tidak mampu bekerja dengan baik,” ungkapnya dengan tegas.
Seno juga memberikan contoh yang lebih sederhana untuk memperjelas maksudnya.
“Dulu kita dikasih Rp 1.000, kembalian kita Rp 100. Seharusnya Rp 1.000 itu habis, tapi karena kita nggak bisa menghabiskannya, tahun depan kita hanya akan dikasih Rp 900. Rugi, kan? Kalau anggaran tidak habis, maka alokasi tahun depan berkurang. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.
Debat tersebut menjadi ajang bagi Seno Aji untuk menegaskan pandangannya bahwa anggaran yang tidak digunakan secara maksimal menandakan kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat.
Ia mengajak masyarakat Kalimantan Timur untuk lebih memahami pentingnya pemanfaatan anggaran yang tepat agar pembangunan dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. #
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.