BERITAKALTIM.CO – Angka putus sekolah di kalangan anak-anak pesisir Bontang, khususnya di wilayah Selangan, Tihi-Tihi, dan Gusung, menjadi perhatian serius. Mayoritas anak di daerah tersebut hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD) karena tidak adanya fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keterbatasan transportasi menambah kesulitan, memaksa mereka menyeberang pulau untuk melanjutkan pendidikan.
Menanggapi masalah ini, Anggota DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengusulkan pentingnya menyediakan “kapal sekolah” sebagai solusi. “Kita perlu ada kapal sekolah, karena kalau di darat ada bus sekolah, maka di laut harus ada kapal sekolah,” ucapnya.
Heri menegaskan bahwa membebankan biaya transportasi kepada orang tua akan menyulitkan, sehingga jumlah anak putus sekolah berpotensi meningkat. Politisi dari Partai Gerindra ini menekankan, pemerintah harus bertanggung jawab menyediakan fasilitas transportasi yang memadai.
“Pemerintah harus menyediakan kapal untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Semua bentuk fasilitas menuju sekolah harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” jelasnya.
Diketahui, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang sebenarnya telah berupaya menghadirkan solusi melalui program Community Boarding, yang bertujuan memberikan akses pendidikan lebih mudah bagi anak-anak pesisir.
Sejak 2022, Disdikbud merencanakan program ini dengan mengajak 20 siswa-siswi untuk bersekolah di SMPN 9 Bontang, yang terletak dekat Rusunawa Guntung. Namun, hingga kini, program tersebut belum terealisasi.
Dengan adanya usulan kapal sekolah dan upaya dari Disdikbud, diharapkan akses pendidikan bagi anak-anak pesisir Bontang dapat meningkat, sehingga masalah putus sekolah dapat teratasi. #
Reporter: Syaipul | Editor: Wong | ADV DPRD Bontang
Comments are closed.