BERITAKALTIM.CO — Hingga November 2024, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur terus mengejar target program yang berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Menurut Robby Irawan, Kasubag Perencanaan Program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, pihaknya menjalankan empat program utama yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan bencana.
“Alhamdulillah, sampai triwulan ketiga, semua program sudah berjalan sesuai target yang kami susun. Harapannya, pada triwulan keempat ini, kami bisa menuntaskan semua target yang telah ditetapkan sejak awal tahun,” ujar Robby saat di temui di kantor Dinas Sosial Kaltim, Senin (11/11/2024).
Dari keempat program tersebut, yang paling menyentuh langsung ke masyarakat adalah program pemberdayaan ekonomi. Program ini fokus pada bantuan usaha bagi kelompok usaha bersama (KUBE) dan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE).
Robby menjelaskan, program tersebut telah mencapai progres yang signifikan, terutama dalam pemberian bantuan usaha bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan.
“Untuk pemberdayaan, kami memberikan bantuan usaha bagi KUBE di 10 kabupaten/kota, dengan sekitar 20 kelompok per kabupaten/kota. Selain itu, ada juga bantuan bagi WRSE yang terdiri dari para janda yang kesulitan secara ekonomi,” tambahnya.
Selain pemberdayaan ekonomi, Dinas Sosial Kaltim juga berfokus pada penanganan bencana. Hingga triwulan ketiga, dari target 17.000 korban bencana, sekitar 15.000 di antaranya telah ditangani. Dinas juga telah menyalurkan bantuan kepada lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan panti-panti asuhan yang berada di bawah naungannya.
Menurut Robby, salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan adalah proses penginputan dan administrasi yang sempat terhambat.
“Kemarin sempat ada keterlambatan karena proses penginputan dan penyaluran yang harus melewati beberapa prosedur, termasuk persetujuan dari Gubernur. Tapi, sekarang sudah lancar dan semua bantuan sudah bisa disalurkan,” ungkapnya.
Saat ditanya tentang perencanaan program di tahun berikutnya, Robby menjelaskan bahwa dinas tetap mengacu pada visi-misi kepala daerah dan rencana strategis provinsi. Indikator penurunan kemiskinan tetap menjadi fokus utama, namun dinas sosial juga menggarisbawahi bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab mereka.
“Kami memang berfokus pada penanganan PMKS, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar di dalam panti. Namun, penanganan di luar panti merupakan tugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Kami hanya bertanggung jawab untuk menangani yang berada dalam panti, seperti anak terlantar, lansia terlantar, dan korban bencana yang memerlukan bantuan di dalam panti,” pungkasnya.
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Robby berharap, melalui sinergi dengan dinas-dinas di tingkat kabupaten/kota, mereka dapat mencapai target yang lebih optimal dalam upaya penanganan PMKS dan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur. #
Reporter : Yani | Editor : Wong | Adv Diskominfo Kaltim
Comments are closed.