BERITAKALTIM.CO — Social Security Summit 2024, sebuah forum strategis untuk membahas peran jaminan sosial dalam pembangunan bangsa, resmi digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Perum LKBN Antara.
Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat.
Dalam keynote speech-nya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyoroti tiga tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia demi mencapai visi Indonesia Emas 2045: keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap), memanfaatkan bonus demografi, dan mengurangi kemiskinan.
“Saat ini, Indonesia telah lebih dari 30 tahun berada dalam middle income trap. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini akan menghambat peluang kita menjadi negara berpendapatan tinggi dan berdampak pada stabilitas ekonomi serta produktivitas nasional,” ujar Anggoro di Jakarta, Selasa (26/11/2024) yang diikuti Beritakaltim.co melalui Youtube.
Anggoro menjelaskan, bonus demografi yang berlangsung hingga 2035 menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan dengan maksimal.
Namun, jika Indonesia gagal memanfaatkan momentum ini, negara akan memasuki era aging population, di mana jumlah penduduk usia lanjut meningkat signifikan.
“Saat aging population terjadi, dependensi penduduk non-produktif kepada yang produktif akan meningkat, sehingga beban ekonomi semakin berat. Hal ini bisa memicu munculnya kemiskinan baru, terutama jika masyarakat tidak memiliki jaring pengaman sosial yang memadai,” tambah Anggoro.
Menurut Anggoro, saat ini terdapat 60 juta pekerja informal di Indonesia, namun hanya 9,4 juta atau 13 persen yang tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebagian besar pekerja informal berada dalam desil 1-4, yaitu kelompok rentan dan miskin.
Sebagai solusi, Social Security Summit 2024 diharapkan menjadi forum diskusi yang melahirkan inovasi dan strategi kolaboratif untuk memperluas cakupan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja informal.
Dalam kesempatan ini, Anggoro memaparkan capaian BPJS Ketenagakerjaan, termasuk penyaluran dana sebesar Rp48 triliun untuk 3,5 juta pekerja dan ahli waris, serta beasiswa pendidikan senilai Rp371 miliar untuk 89 ribu anak pekerja.
“Kami menargetkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 99,5 persen pada 2045. Ini sejalan dengan RPJPN dan visi Indonesia Emas,” ungkap Anggoro.
Anggoro juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat jaminan sosial dan merancang kebijakan yang mendukung pekerja informal agar dapat secara konsisten mengikuti program ini.
“Kita harus memastikan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan mampu menjadi solusi atas tantangan middle income trap dan pengentasan kemiskinan. Ini adalah langkah penting menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan mandiri,” tutur Anggoro.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang hadir untuk membuka acara, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini.
Yassierli menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan, seperti tingginya angka pekerja informal dan meningkatnya risiko ketenagakerjaan.
“Kita harus bergerak dari sekadar pendekatan kuratif menjadi pendekatan preventif. Misalnya, dengan mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja di industri tertentu dan melakukan intervensi untuk menguranginya,” ujar Yassierli.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga berencana meluncurkan Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional 2025 sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri dan mencegah tingginya angka PHK.
“Produktivitas rendah menjadi salah satu penyebab lemahnya daya saing industri kita. Gerakan ini adalah langkah strategis untuk mengatasinya,” tambah Yassierly.
Social Security Summit 2024 yang berlangsung selama sehari penuh ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret yang mendukung sistem jaminan sosial ketenagakerjaan,
“Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan visi ini,” pungkasnya.
Dengan tema “Jaminan Sosial untuk Indonesia Emas 2045,” forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga wake-up call bagi semua pihak untuk memperkuat sistem jaminan sosial sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi Indonesia di masa depan.#
Reporter: Yani|Editor:Hoesin KH
Comments are closed.