BERITAKALTIM.CO – Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM) menggelar Forum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, pada Selasa (3/12/2024). Forum bertema “Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Natal dan Tahun Baru” ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga serta menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok di daerah.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto, Kepala DPPKUKM, Heni Purwaningsih, serta perwakilan berbagai instansi seperti TPID se-Kaltim, Kementerian Perdagangan, dan pelaku usaha.
Identifikasi Masalah Distribusi dan Pasokan
Forum ini mengidentifikasi sejumlah persoalan yang kerap terjadi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional, termasuk:
Ketersediaan pasokan: Masih ada pelaku usaha yang memanfaatkan momen HBKN untuk menaikkan harga secara signifikan.
Rantai distribusi panjang: Proses distribusi barang dari produsen ke wilayah kabupaten/kota di Kaltim dinilai terlalu panjang, menyebabkan biaya tambahan yang berimbas pada harga jual.
Kurangnya pelaporan stok: Banyak gudang yang belum memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG), sehingga data ketersediaan barang sulit dimonitor.
Koordinasi antar-stakeholder: Masih minimnya sinergi antar pihak terkait menyebabkan masalah distribusi tidak terselesaikan dengan efektif.
Fokus pada TDG dan Distribusi
Sekda Sri Wahyuni menyoroti pentingnya Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagai langkah utama untuk memastikan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. “TDG adalah amanat peraturan pemerintah yang bertujuan mempermudah pemantauan distribusi barang, terutama komoditi kebutuhan pokok,” ujar Sri Wahyuni. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap rantai pasok untuk meminimalkan lonjakan harga akibat kekurangan stok.
Kepala DPPKUKM, Heni Purwaningsih, menegaskan bahwa stabilisasi pasokan dan harga merupakan prioritas utama pemerintah menjelang HBKN. “Kami akan terus melakukan monitoring bersama TPID untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang wajar,” jelasnya.
Kolaborasi untuk Stabilitas Ekonomi
Forum ini menegaskan perlunya kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga terkait dalam memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok. Kehadiran perwakilan Bank Indonesia juga menandakan komitmen untuk menjaga stabilitas inflasi menjelang akhir tahun.
Dengan langkah konkret yang disepakati dalam forum ini, diharapkan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kalimantan Timur dapat berlangsung tanpa kekhawatiran atas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.#
Reporter: Fathur | Editor: Wong | ADV Diskominfo Kaltim
Comments are closed.