BERITAKALTIM.CO –Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB), menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (6/1/2025).
Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan protes atas lonjakan tajam tarif air yang dikelola Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Batiwakkal, Kabupaten Berau.
Aksi ini menjadi wujud keresahan masyarakat Berau yang merasa terbebani akibat kenaikan tarif tersebut. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Oki, menyatakan bahwa kenaikan ini telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat sejak awal tahun 2025.
“Masyarakat Berau dikejutkan dengan lonjakan tagihan air PDAM yang tidak wajar. Ini menjadi beban besar, terutama bagi mereka yang pendapatannya terbatas,” ujar Oki dalam orasinya.
Menurut Oki, kenaikan tarif ini mencapai hingga 50 persen, dengan sejumlah pelanggan yang sebelumnya hanya membayar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per bulan, kini harus membayar hingga Rp1,7 juta bahkan tertinggi Rp12 juta pada bulan Desember 2024.
“Ini bukan hanya memberatkan, tapi juga menimbulkan tanda tanya besar tentang regulasi yang diterapkan PDAM Batiwakkal,” tegas Oki.
Oki juga mempertanyakan proses kenaikan tarif yang diduga tidak transparan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang PDAM, setiap usulan kenaikan tarif dari Direktur Utama (Dirut) PDAM, harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas dan DPRD.
“Yang mengejutkan, Bupati Berau justru mengaku tidak tahu menahu soal kenaikan ini. Lalu bagaimana proses pengambilan keputusannya?” ungkap Oki.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 30 karangan bunga sebagai bentuk sindiran kepada Bupati Berau dan Dirut PDAM. Karangan bunga itu bertuliskan pesan-pesan bernada kritik terhadap kebijakan tarif yang dinilai tidak sesuai prosedur.
“Ini adalah simbol kekecewaan kami terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan yang membebani masyarakat tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi warga,” tambah Oki.
Mahasiswa juga meminta Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Mereka berharap Pj Gubernur dapat memfasilitasi aspirasi masyarakat Berau dan mengevaluasi kebijakan yang dianggap merugikan.
“Kami berharap Pj Gubernur Kaltim tidak hanya mendengar, tetapi juga memberikan solusi konkret agar permasalahan ini tidak berlarut-larut,” tegas Oki.
Aksi ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan publik. Masyarakat Berau kini menunggu tindakan nyata dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil.#
Reporter: Yani|Editor:Hoesin KH
Comments are closed.