BERITAKALTIM.CO-Pembangunan coastal area merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, yang perencanaannya sudah dimulai sejak tahun 2009. Akan tetapi eksekusi terakhir dilakukan pada tahun 2024.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan, Murni saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, mengatakan bahwa mekanisme pelaksanaan pembangunan coastal area adalah investor, di mana investor ini sudah dilelang sejak tahun 2014.
“Nah dari investor yang terpilih ada delapan, tetapi tidak semua berjalan sesuai dengan rencana, karena memang ada beberapa perubahan peraturan yang kemudian menjadikan desainnya berubah. Kemarin kami baru mendapatkan TKK PRL nya,” jelas Murni.
Desain awal ditahun 2009 itu menyatu dengan daratan yang mana pada saat itu masih menggunakan peraturan yang lama. Kemudian pada saat beberapa investor akan mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) ada perubahan peraturan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Investasi.
“Jadi ada perubahan di mana perubahannya adalah menggeser 100 meter ke arah laut, sehingga menjauhi daratan dengan pertimbangan bahwa untuk menjaga ekosistem supaya tidak terjadi kerusakan atau banjir di daratan di Balikpapan,” tambah Murni.
Selain itu juga menghindari konflik sosial yang tentunya jauh lebih besar apabila merapat ke daratan. Ketiga adalah menyesuaikan peraturan yang baru, karena itu desain yang sekarang digunakan adalah desain yang sudah ditarik 100 meter ke arah laut dengan pola yang hampir sama.
“Dari desain ini dibagi menjadi delapan segmen, segmen 1 diawali dari Pelabuhan Semayang, kemudian BC, BSB dan langsung ke arah berbatasan dengan bandara. Segmen 1 sampai segmen 8. Jadi setiap segmen ini dibagi oleh para investor dan investor yang saat ini mengurus proses perijinan PKKPR baru segmen 3, 5 dan 6, untuk proses penyusunan amdal,” lanjut Murni.
Dalam proses penyusunan amdalnya karena amdalnya masih menggunakan amdal lama ini masih harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
“Apakah diizinkan untuk menggunakan amdal lama, tetapi dilakukan adendum. Kementerian Kelautan sudah memberikan izin untuk secara paralel, sambil mengurus izin dan mengurus proses izin reklamasi,” terang Murni.
Konsepnya adalah bahwa desain yang baru itu akan disusun per pulau. Setiap pulau akan disambungkan dengan jembatan, sehingga tidak ada jalan yang kemudian melingkari sepanjang pesisir, di batas luar mungkin saja bisa dilakukan tetapi proses izinnya akan sama seperti yang dilakukan oleh investor.
“Jadi kajian mungkin bisa menyatu dengan yang sudah ada yang diberikan, tetapi di DED-nya masing-masing dilakukan oleh para investor. Itu yang membuat kita agak lebih sulit termasuk ada lahan milik pemerintah kota dalam proses inisiasi untuk pengurusan izin. Jadi untuk rencana pembangunan jalan coastal road yang membatasi pinggir luar, tepi luar dari coastal area harus menjadi satu kesatuan nanti,” papar Murni.
Semisalnya nanti segmen 3, segmen 5, dan segmen 7 bisa terbangun, maka ini dulu yang bisa disambungkan dengan jembatan. Jadi proses izinnya akan sama dengan proses izin yang dilakukan oleh para investor.
“Kami sudah koordinasikan dengan Kementerian Kelautan sebenarnya kalau kita punya kekuatan dan kita butuh dukungan juga dari DPRD provinsi, agar ini dimasukkan sebagai kawasan strategis nasional, prioritas nasional, sehingga proses-proses perijinannya bisa dipercepat,” tekan Murni.
Di sisi lain dalam rangka untuk percepatan menghubungkan antara Balikpapan dengan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai alternatif baru, ketika IKN ini benar-benar terjadi perpindahan maka Balikpapan mempunyai jalan alternatif baru yang bisa memecah kemacetan saat ini seperti di Jalur Sudirman sampai dengan Jalan Mulawarman.
“Nah, ini upaya kita. Kalau segmen tiga, lima dan tujuh berhasil dibangun reklamasinya, maka ini bentuknya adalah jembatan. Jadi penghubungnya antar pulau itu jembatan,” beber Murni.#
Reporter: Niken|Editor: Hoesin KH
Comments are closed.