BERITAKALTIM.CO- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) diminta untuk lebih intensif mengawasi proyek perbaikan jalan menuju Kecamatan Segah.
Pengawasan yang ketat diperlukan agar proyek tersebut berjalan sesuai standar dan tidak asal-asalan, hal ini diungkapkan Grace Warastuty Langsa Anggota Komisi III DPRD Berau, usai Rapat Paripurna Propemperda dan Penyampaian Raperda Senin (10/3/2025) lalu di gedung DPRD Berau.
Agar DPUPR rajin turun ke lapangan untuk memastikan perbaikan jalan menuju Segah berjalan sesuai rencana dan tidak dikerjakan secara asal.
“Pentingnya keterlibatan perusahaan setempat yang berdekatan dengan proyek perbaikan jalan, seperti bantuan alat berat, penyiram debu, hingga truk pengangkut pasir guna mempercepat dan memperlancar pekerjaan,” sarannya.
Grace srikandi dari Partai PDI-Perjuangan ini, mengingatkan DPUPR agar menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah kecamatan dan kampung guna menghindari kesalahpahaman terkait progres serta luas ruas jalan yang telah diperbaiki.
“Saya berharap tidak ada tindakan korupsi dalam proyek ini. Semua harus transparan, karena pertanggungjawabannya jelas, baik ke Bupati maupun secara administratif hingga anggaran yang dialokasikan,” tegasnya.
Grace menilai, proyek perbaikan jalan Segah harus dituntaskan secara maksimal, mengingat wilayah tersebut menjadi akses utama perkebunan sawit dan tambang batu bara.
“Proyek ini menelan anggaran miliaran rupiah, sangat disayangkan jika pengerjaannya tidak maksimal atau bahkan mangkrak,” imbuhnya.
Grace juga menyoroti potensi konflik lahan yang dapat terjadi akibat proyek ini. Ia meminta DPUPR melibatkan ATR/BPN dalam proses pengukuran tanah, guna mencegah klaim atau penyerobotan lahan milik masyarakat.
Sehingganya tidak ada konflik antarwarga karena klaim lahan akibat aktivitas perbaikan jalan. DPUPR harus memastikan batas tanah dan luasan badan jalan sesuai data yang valid.
Reporter: Ana|Editor: Hoesin KH|Adv|DPRD Berau
Comments are closed.