BERITAKALTIM.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), berencana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penutupan alur kolong Jembatan Mahakam.
Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan keselamatan struktur jembatan yang saat ini tidak dilengkapi dengan fender (pelindung), setelah sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat kecelakaan yang melibatkan tongkang pada Minggu, 16 Februari 2025.
Insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih lanjut jika masalah ini tidak segera ditangani.
Rencana pembentukan Pansus ini mendapat respons positif dari Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menganggap langkah tersebut sangat penting untuk mencari solusi yang tepat dan memastikan Jembatan Mahakam, yang menjadi akses vital bagi masyarakat, tidak menimbulkan potensi bahaya lebih lanjut.
Seno Aji menjelaskan bahwa pembentukan Pansus ini diperlukan untuk menemukan solusi terbaik bagi keamanan jembatan, dan kelancaran transportasi di wilayah tersebut.
Seno menekankan pentingnya keberadaan fender pada pilar jembatan untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan.
“Tanggapan kita sangat positif. Yang pertama adalah, kita tentu ingin jembatan ini tetap aman dan tidak roboh, terutama jika ada penabrakan lagi. Seperti yang kita tahu, fender yang seharusnya ada untuk melindungi pilar jembatan itu tidak ada. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Maka dari itu, pembentukan Pansus ini sangat penting,” ujar Seno Aji saat ditemui di rumah jabatannya, Senin lalu
Menurut Seno Aji, penting bagi pihak terkait untuk segera mencari jalan keluar agar jembatan ini tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang melintas.
“Kami perlu memastikan siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jika memang ada yang siap bertanggung jawab, kami persilakan untuk melanjutkan, tetapi jika tidak ada, kita harus duduk bersama dan mencari solusi bersama. Mungkin kita perlu menutup sementara jalur tersebut untuk memasang fender yang dibutuhkan,” ujar Seno.
Selain itu, Seno Aji juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud sempat melakukan tinjauan langsung di lapangan, untuk melihat lebih dekat kondisi jembatan dan potensi-potensi yang ada.
“Kami dan Pak Gubernur sudah keliling melihat langsung ke lapangan untuk memahami lebih dalam mengenai kondisi jembatan dan potensi-potensi lainnya. Kita juga ingin memastikan apa yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi dan bagaimana kita bisa mencegahnya agar tidak terulang lagi,” jelas Seno Aji.
Seno Aji juga menyoroti peran penting Kementerian Perhubungan, KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan), serta Pelindo dalam menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas di sekitar Jembatan Mahakam.
Seno menegaskan bahwa jika mereka tidak dapat mengelola dan menjaga keamanan dengan baik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap mengambil alih pengelolaan tersebut.
“Jika KSOP dan Pelindo mendapatkan hak dari Kementerian Perhubungan untuk menjaga kawasan ini namun tidak dapat mengelolanya dengan baik, kami siap mengambil alih pengelolaannya. Kami akan meminta izin kepada Menteri Perhubungan agar dapat mengelola seluruh kawasan Sungai Mahakam dan menjadikan hal ini sebagai bagian dari PAD Kalimantan Timur,” tegas Seno Aji.
Seno Aji juga mengungkapkan potensi besar retribusi yang bisa diperoleh dari pengelolaan jalur perairan di sekitar Jembatan Mahakam, bahwa pengelolaan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan bagi Kalimantan Timur.
“Jika kita kelola dengan baik, retribusi dari kapal yang melintas bisa sangat besar. Misalnya, satu kapal yang dikenakan retribusi 5 juta rupiah, jika dikalikan dengan ratusan kapal yang melintas setiap hari, itu sudah menjadi angka yang sangat signifikan. Kalau dihitung sebulan, setahun, dan seterusnya, potensi pendapatannya bisa sangat besar,” ungkap Seno.
Reporter : Yani | Editor : Hoesin KH
Comments are closed.