BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya memperkuat infrastruktur digital di wilayahnya, terutama dalam menghadapi tantangan kawasan blank spot alias wilayah tanpa sinyal.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, H. M. Faisal, mengungkapkan bahwa hingga awal 2025, sekitar 20 hingga 25 persen wilayah di Kaltim masih tergolong blank spot untuk jaringan telepon seluler.
“Kalau di Kaltim, masih ada wilayah blank spot, sekitar 20-25 persen. Tapi ini kita bicara blank spot handphone, ya. Banyak orang keliru, karena beda antara jaringan handphone dan internet,” jelas Faisal saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/4/2025).
Untuk mengatasi kesenjangan digital, Pemprov Kaltim melalui Diskominfo juga meluncurkan program internet gratis untuk desa, yang menjadi bagian dari program unggulan Gubernur Kaltim, dikenal dengan nama “GratisPol”.
Pada tahun ini, program ini menargetkan 841 desa di seluruh Kalimantan Timur untuk menerima fasilitas internet secara bertahap.
“Insya Allah tahun ini kita berikan layanan internet gratis ke 841 desa. Tapi prioritas pertama kita fokuskan ke pelayanan publik, terutama kantor desa,” katanya.
Faisal menjelaskan bahwa distribusi layanan internet gratis akan dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Fokus awalnya adalah memastikan akses digital di kantor desa, karena menjadi pusat administrasi dan pelayanan warga.
“Setelah kantor desa ter-cover, baru kita lanjutkan ke sekolah-sekolah, lalu ke puskesmas dan fasilitas kesehatan. Setelah itu, baru ke ruang publik lainnya,” tambahnya.
Program ini diyakini tidak hanya akan meningkatkan akses informasi dan komunikasi, tetapi juga mendukung digitalisasi layanan publik di pedesaan.
Menariknya, peluncuran resmi dari sejumlah program Gubernur Kaltim termasuk layanan internet gratis yang di kenal dengan gratispol ini direncanakan akan dilaksanakan pada 21 April 2025.
“Insya Allah nanti pada 21 April, kita akan melakukan launching beberapa program GratisPol, termasuk internet gratis untuk desa. Meski belum masuk dalam 100 hari kerja, kita pastikan ini mulai berjalan tahun ini,” ujar Faisal.
Upaya ini sejalan dengan visi Kalimantan Timur menuju digitalisasi menyeluruh, termasuk mendukung pemerintahan desa berbasis elektronik (e-Government) dan memperluas literasi digital masyarakat hingga pelosok.
Dengan konektivitas yang semakin merata, diharapkan desa-desa di Kaltim tidak hanya terkoneksi dengan internet, tetapi juga dengan peluang pendidikan, pelayanan kesehatan, ekonomi digital, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Langkah ini bukan sekadar pasang WiFi di desa, tapi membawa desa masuk ke dunia digital. Itu visi besar kami,” pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.