BeritaKaltim.Co

Gubernur Tinjau Kesiapan PSU Kutai Kartanegara: “Jangan Sampai PSU Lagi, Kasihan Masyarakat”

BERITAKALTIM.CO — Dua hari menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang akrab disapa Harum, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memastikan kesiapan lapangan.

Didampingi jajaran Forkopimda Kaltim, termasuk Kapolda Irjen Pol Endar Priantoro dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Gubernur mengunjungi TPS 17 dan TPS 05 di Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, serta TPS Khusus 901 di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

TPS Khusus 901 yang berada di dalam Lapas Perempuan Tenggarong menjadi perhatian tersendiri. Dari total 325 warga binaan yang menghuni lapas, sebanyak 73 orang yang memiliki KTP Kutai Kartanegara tercatat memiliki hak pilih.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani masa binaan, tetap mendapat hak konstitusionalnya. Persiapan di TPS ini saya lihat sudah 100 persen siap,” ujar Gubernur Harum usai menyerahkan tali asih kepada lima petugas TPS yang bertugas di lokasi tersebut.

Peninjauan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, serta pejabat Kanwil Kemenkumham dan KPU/Bawaslu Kutai Kartanegara.

Gubernur juga disambut oleh Kalapas Tenggarong Suparman, Kalapas Khusus Anak Fahmi, dan perwakilan lembaga lainnya.

Gubernur menegaskan bahwa seluruh proses distribusi logistik akan rampung paling lambat H-1 sebelum PSU, yakni pada Jumat, 18 April 2025.

“InsyaAllah logistik untuk 1.447 TPS di 20 kecamatan sudah siap. Kita pastikan tidak ada hambatan, termasuk di wilayah yang terdampak banjir,” ujarnya.

Secara keseluruhan, PSU di Kutai Kartanegara akan melibatkan 13.023 petugas KPPS dan pengamanan, melayani total 552.469 pemilih tetap yang tersebar di berbagai wilayah.

Menurut Rudy, meski pelaksanaan PSU di TPS khusus memiliki perbedaan karakteristik karena berada di lembaga pemasyarakatan, namun prinsip pelaksanaan tetap sama dengan TPS umum.

“Yang membedakan hanya tingkat pengawasannya yang lebih ketat, selebihnya berjalan sesuai prosedur,” katanya.

Menutup kunjungan, Gubernur Harum menyampaikan harapannya agar pelaksanaan PSU pada Sabtu, 19 April 2025 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai.

Ia juga menekankan agar tidak terjadi lagi PSU susulan yang bisa menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

“Jangan sampai PSU lagi ya Pak KPU. Kasihan masyarakat Kukar, pemerintahnya juga susah membangun kalau terus terhambat persoalan seperti ini,” pungkasnya. #

Reporter : Yani| Editor : wong

Comments are closed.