BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, melalui program pendidikan gratis ‘Gratispol
Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Kaltim, dengan 53 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Kalimantan Timur.
Acara berlangsung meriah dan penuh antusiasme di Convention Hall GOR Kadrie Oening Sempaja, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, Senin (21/4/2025),
Salah satu kampus yang turut ambil bagian dalam penandatanganan MoU dan mendukung penuh program Gratispol adalah Universitas Mulawarman (Unmul), kampus terbesar dan tertua di Bumi Etam.
Rektor Unmul, Prof Dr Abdunnur MSi, mengaku bersyukur dan bangga atas langkah berani Pemprov Kaltim ini, dan mendukung program ini menjadi energi baru bagi semua pimpinan perguruan tinggi di Kaltim, untuk terus mendorong lahirnya SDM unggul, sekaligus mendukung upaya pemerintah membentuk generasi emas 2045.
“Alhamdulillah hari ini kami menyaksikan langsung komitmen nyata dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, dalam membangun pendidikan. Gratispol bukan sekadar janji politik, ini adalah kerja nyata,” ujar Abdunnur.
Tak hanya mahasiswa, dosen-dosen Unmul pun turut menjadi sasaran program ini. Dalam implementasinya, Unmul telah lebih dahulu berkomunikasi dengan Tim Transisi dan Tim Gratispol untuk menginput data-data mahasiswa dari program studi berakreditasi A dan unggul.
Tak ketinggalan, data dosen yang potensial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 juga telah disampaikan.
“Dukungan ini sangat berarti, karena untuk program studi bisa unggul, minimal 50 persen dosennya harus bergelar doktor. Dengan adanya beasiswa untuk dosen ini, kami yakin bisa mempercepat peningkatan mutu akademik,” ungkap Abdunnur.
Saat ini, lebih dari 55 persen program studi di Unmul telah memiliki akreditasi A atau unggul. Meski begitu, Unmul tetap menyertakan semua program studi untuk didaftarkan ke dalam sistem Gratispol agar tidak ada mahasiswa yang tertinggal.
Bagi program studi yang masih berakreditasi baik atau baru terbuka, kampus juga mengandalkan berbagai skema pembiayaan lain, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP-K), Beasiswa Bidik misi, bantuan pemerintah daerah, hingga beasiswa CSR dari sektor swasta.
“Ini penting. Bantuan pendidikan harus bersifat komprehensif dan bersinergi antar pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta. Karena tidak semua bisa dibiayai oleh satu sumber anggaran,” tegas Abdunnur.
Menurut Abdunnur, Program Gratispol dari Pemprov Kaltim bisa menjadi pionir dan dapat diadopsi secara nasional, sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya dapat menyusun kebijakan sejalan dalam bidang pendidikan menengah dan tinggi.
“Gratispol di Kaltim kita harap bisa menjadi role model nasional, dan tentu Ini bisa menjadi bukti bahwa daerah mampu mengambil peran besar dalam peningkatan kualitas SDM bangsa,” lanjut Abdunnur.
Meski capaian akreditasi sudah tinggi, Unmul masih terus berupaya mendorong peningkatan kualitas di 20% program studi lainnya yang belum berakreditasi A ataupun unggul.
Lebih lanjut Abdunnur mengatakan, kendala utamanya adalah program studi baru yang belum memiliki lulusan, sehingga belum bisa memenuhi syarat benchmarking alumni salah satu indikator penilaian akreditasi.
“Kami fokus menyiapkan lulusan dan memperkuat kurikulum, tata kelola, serta kualifikasi dosen. Dengan bantuan program Gratispol, kami berharap bisa segera mengejar prodi yang belum unggul,” papar Abdunnur.#
Reporter : Yani | Editor : Hoesin KH
Comments are closed.