BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Kota Samarinda menerima kunjungan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Anhui, China, pada Senin (5/5/2025) malam. Sejumlah rencana dibahas, diantaranya soal pengembangan biodisel atau energi terbarukan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun kepada wartawan menjelaskan, dia diundang melakukan kunjungan ke Anhui, khususnya di Kota Hefei. Anhui adalah sebuah provinsi Republik Rakyat Tiongkok, yang letaknya di sebelah timur Cina.
Menurut Andi Harun, rencana kunjungan pada bulan Juni atau Juli 2025. Tujuannya untuk mendalami potensi kerja sama antarkota dalam bidang industri.
“Ketua Kadin Anhui mengantarkan undangan. Saya diajak ke Anhui untuk melihat kegiatan industri di sana. Wali Kota Hefei sebelumnya juga pernah datang ke sini, jadi ini kunjungan balasan,” ungkap Andi Harun di Anjungan Karang Mumus Balaikota Samarinda.
Lebih lanjut, ia membeberkan beberapa hal yang dibahas, terutama sektor-sektor yang dianggap strategis dan dinilai potensial untuk dikembangkan bersama.
Pertama; Industri Energi Terbarukan, khususnya pemanfaatan limbah sawit dan minyak bekas untuk produksi biodiesel (B35), biogas, dan pembangkit listrik tenaga sampah.
“Mereka butuh lahan sekitar 5 – 10 hektar di sekitar pelabuhan,” jelasnya.
Kedua; Perakitan Crane Pelabuhan, dengan kebutuhan lahan sekitar 50 hektar yang juga diharapkan berada di dekat pelabuhan.
“Mereka tertarik untuk mendirikan pabrik energi terbarukan dan mengajak kerja sama perakitan crane pelabuhan. Kita akan carikan lahan yang sesuai,” bebernya.
Menurut Andi Harun, Pemerintah Kota Samarinda telah memetakan kemungkinan lokasi pengembangan industri tersebut di wilayah Palaran. Kawasan ini telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), khususnya sebagai zona industri, sehingga memungkinkan aktivitas investasi berskala besar.
“Palaran sudah ditetapkan sebagai kawasan industri. Pemerintah punya lahan yang cukup luas di sana, dan kami tengah memetakan ketersediaannya. Kalau tidak cukup, bisa lewat skema kerja sama dengan swasta lokal,” kata dia.
Dia juga menjelaskan bahwa kerja sama tersebut dirancang fleksibel. Dalam artian, tidak terbatas pada hubungan antar pemerintah (G2G), tetapi terbuka juga untuk skema business to business (B2B).
Pada dasarnya, Pemerintah Kota Samarinda berencana memberangkatkan delegasi tanpa menggunakan dana APBD.
“Saya usulkan keberangkatan tidak pakai APBD. Pemerintah hanya memfasilitasi saja, sementara pengusaha bisa langsung menjalin kerja sama bisnis. Ini lebih efisien,” tuturnya. #
Reporter: Wong | Adv
Comments are closed.