BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan berkomitmen untuk melakukan peremajaan besar-besaran terhadap sistem angkutan umum kota sebagai upaya menekan kemacetan dan mengurangi emisi karbon di ibu kota Kalimantan Timur. Program ini menjadi bagian dari visi jangka panjang pemerintah dalam menciptakan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan hingga tahun 2030.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menegaskan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/5/2025).
“Kalau kita bicara angkutan umum, sejak tahun 2000 kita mengenal angkutan kota yang disebut Nibis. Waktu itu jumlahnya sekitar 1.500 unit. Namun kini, yang tersisa dan beroperasi mungkin hanya sekitar 200 armada, itupun sebagian besar kondisinya sudah tidak layak,” ungkapnya.
Hotmarulitua menjelaskan, penyusutan jumlah angkot tersebut terjadi secara alami karena buruknya kualitas pelayanan dan kondisi kendaraan. Banyak warga meninggalkan angkot karena interiornya yang kotor, berbau tidak sedap, serta pengemudi yang dinilai kurang ramah.
“Masyarakat itu berhak memilih moda transportasi yang nyaman. Sayangnya, angkot kita tidak bisa bersaing. Sekarang masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi karena merasa lebih aman dan nyaman,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa sebagian besar armada yang tersisa saat ini tidak lagi mengikuti uji berkala kendaraan bermotor. Alasannya, karena kondisi teknis kendaraan memang sudah jauh dari kata layak jalan.
“Kalau kita luluskan uji, itu bisa membahayakan. Risikonya terlalu besar karena bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas,” tegas Hotmarulitua.
Sebagai solusi jangka panjang, Dishub Samarinda telah menyusun program konektivitas transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Kota 2020–2030. Program ini menitikberatkan pada integrasi angkutan umum sebagai tulang punggung mobilitas warga, menggantikan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
“Kita tidak ingin konektivitas antar-kecamatan dan antar-kelurahan hanya mengandalkan kendaraan pribadi. Kalau semua orang memakai mobil atau motor sendiri, bisa dibayangkan beban jalan kita. Satu keluarga bisa punya dua mobil dan empat motor. Ini akan membuat jalan kita penuh sesak,” paparnya.
Tak hanya berdampak pada kemacetan, lanjut Hotmarulitua, dominasi kendaraan pribadi juga menyumbang peningkatan emisi gas buang. Asap kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang utama efek rumah kaca, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global.
“Kita bicara soal karbon dari emisi kendaraan, dan itu berpengaruh besar terhadap efek rumah kaca. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi juga menyebabkan pemborosan subsidi bahan bakar dari APBN. Menurutnya, masih banyak kendaraan di Samarinda yang menggunakan bahan bakar bersubsidi jenis JBKP.
“Kalau kita tidak mengatur ini, subsidi akan terus membengkak. Dan sadarkah kita, kemacetan juga membuat kita boros. Karena kendaraan terus jalan-rem, jalan-rem, itu bikin ban cepat habis dan bahan bakar jadi lebih cepat habis juga,” ucap Hotmarulitua.
Dengan tantangan-tantangan tersebut, ia menegaskan pentingnya modernisasi sistem angkutan kota. Dishub Samarinda akan terus mendorong hadirnya transportasi publik yang terjangkau, aman, dan nyaman, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap moda angkutan massal.
“Ini bukan hanya soal kendaraan, tapi soal masa depan mobilitas kota kita. Dan kami optimis, dengan dukungan semua pihak, perubahan ini bisa kita wujudkan bersama,” pungkasnya. #
Reporter: Fathur | Editor : Wong
Comments are closed.