BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali bersiap mengikuti proses evaluasi Kota Layak Anak (KLA) yang akan dilaksanakan pada 12 Juni 2025. Saat ini, Balikpapan masih berada pada peringkat kategori utama.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose mengatakan bahwa Kota Layak Anak merupakan program nasional yang evaluasinya dilaksanakan setiap dua tahun.
Terakhir, penilaian dilakukan pada tahun 2023, di mana Balikpapan meraih skor 817 dari target nilai 900–1000 untuk kategori utama. Artinya, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu ditingkatkan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan.
Penilaian KLA mencakup 24 indikator yang tersebar dalam enam klaster utama yakni Hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, perlindungan khusus dan pendidikan khusus dan tambahan indikator kelembagaan.
Pada klaster pertama, Balikpapan dinilai telah memenuhi standar yang ditentukan. Namun, klaster 2 hingga 5 masih membutuhkan peningkatan, terutama pada level kelurahan dan RT.
“Salah satu program strategis yang dicanangkan adalah standarisasi lembaga di Kota Balikpapan sebagai lembaga KLA yang direncanakan rampung pada tahun 2026,” terangnya pada hari Jumat, 23 Mei 2025 saat Rapat Gugus Tugas dan Persiapan Evaluasi Kota Layak Anak, di Aula Balai Kota.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kota Layak Anak, yang diharapkan dapat menjadi nilai tambah dalam proses penilaian.
Selain itu, pelaksanaan Perwali tentang Ruang Bermain Ramah Anak dan penandaan (tagging) program Kota Layak Anak pada anggaran 2026 menjadi perhatian penting untuk memastikan keberlanjutan program.
Ia juga mengatakan Balikpapan saat ini telah memiliki Pusat Informasi Sahabat Anak yang telah terstandarisasi oleh provinsi, meskipun baru satu unit aktif. Forum Anak Balikpapan juga telah terbentuk di tingkat kota, enam kecamatan, dan 34 kelurahan. Beberapa kegiatan telah dijadwalkan oleh DP3AKB, seperti Jambore Anak, Festival Anak, dan pemilihan Duta Forum Anak.
Pada aspek perlindungan anak, UPTD-PPA menjadi sorotan setelah menerima kunjungan langsung dari Menteri PPA menyusul kasus kekerasan anak yang viral awal tahun ini. Kota juga telah memiliki aplikasi pelaporan kekerasan anak yang memungkinkan masyarakat memberikan laporan secara langsung.
“Berbagai permasalahan anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama, katanya termasuk anak jalanan dan anak jualan di jalanan, anak terlantar dan ditelantarkan, anak putus sekolah, kekerasan anak, kasus pornografi dan LGBT, bullying, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah,” ucapnya.
Balikpapan juga telah membentuk PPA-RT dan TBRT di tingkat kelurahan dan RT sebagai bentuk upaya melibatkan komunitas dalam pengawasan dan perlindungan anak. Komitmen ini diperkuat dengan rencana launching program RBI (Ruang Bermain Inklusif) yang akan diluncurkan langsung oleh Menteri PPA pada bulan Agustus 2025.
Melalui berbagai kebijakan, program strategis, dan keterlibatan lintas sektor, Kota Balikpapan optimis mampu naik ke kategori utama Kota Layak Anak. Proses persiapan dan evaluasi yang sedang berjalan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjadikan kota ini ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak-anak. #
Reporter: Niken | Editor: Wong
Comments are closed.