BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mengusung program unggulan bertajuk “GratisPol” (gratis pendidikan total), yang salah satunya mencakup penyediaan seragam sekolah gratis bagi peserta didik di seluruh wilayah Kaltim.
Program ini menuai beragam respons dari masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Fadly Himawan, memberikan pandangannya mengenai kebijakan seragam gratis tersebut yang menjadi bagian dari janji politik pasangan Rudy–Seno.
“Ya, saya baru dengar sekilas beberapa informasi soal program ini. Secara prinsip tentu kita mendukung upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan. Termasuk soal seragam gratis ini,” ujar Fadly saat ditemui di Gedung Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIV Kalimantan Timur, Jumat (30/5/2025).
Meski mendukung, Fadly menekankan pentingnya kejelasan teknis dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia menyoroti jenis seragam yang akan disediakan, mengingat di sekolah terdapat beberapa jenis seragam yang digunakan siswa dalam keseharian.
“Kalau di sekolah itu kan ada beberapa jenis seragam. Ada seragam nasional seperti putih abu-abu untuk SMA, lalu ada batik sekolah, pramuka, dan seragam olahraga. Nah ini yang perlu diperjelas, seragam mana saja yang akan digratiskan,” jelasnya.
Menurut Fadly, berdasarkan informasi awal yang ia terima, kemungkinan hanya satu atau dua jenis seragam yang akan ditanggung oleh pemerintah. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran daerah.
“Kemungkinan hanya satu atau dua item saja yang bisa diberikan secara gratis. Ya, ini karena kita juga harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi harus diprioritaskan yang benar-benar esensial,” katanya.
Fadly juga menilai program seragam gratis ini harus disertai dengan mekanisme pendistribusian yang transparan dan merata, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa yang membutuhkan.
“Jangan sampai nanti justru terjadi ketimpangan atau keterlambatan distribusi. Maka dari itu perlu koordinasi yang matang antara Pemprov, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah,” ujarnya.
Ia berharap ke depan Pemprov Kaltim dapat segera menetapkan pedoman teknis dan menginformasikan secara resmi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program ini.
“Yang terpenting sekarang adalah kepastian. Masyarakat ingin tahu kapan program ini berjalan, bagaimana prosedurnya, dan siapa saja yang berhak menerima. Harus ada sosialisasi secara masif supaya tidak ada kesimpangsiuran informasi di lapangan,” Pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong | ADV DPRD Kaltim
Comments are closed.