BERITAKALTIM.CO-Kerja sama untuk mengembangkan potensi desa melalui ekonomi keuangan inklusif (EKI), dilakukan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan sumber daya lokal demi mendongkrak perekonomian desa.
Pemerintah daerah Kutai Kartanegara, melalui Sekretaris Daerah Sunggono menilai bahwa kerja sama pengembangan ekonomi di desa, sudah waktunya dilakukan, sehingga di tahun-tahun ke depan, perekonomian di Kutai Kartanegara meningkat dan kesejahteraan masyarakat tercapai.
Ditegaskan Sunggono untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa, sejumlah pihak seperti Dinas Pariwisata, BPMD Kukar, BPJS Samarinda, Bank BRI Tenggarong, Pegadaian, Bank BPD, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjalin kerja sama strategis untuk mengembangkan potensi Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) serta memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) secara teknis di wilayah Kutai Kartanegara
Pertemuan berlangsung di kantor OJK Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang Rabu (11/6/2025).
“Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas pemanfaatan jasa keuangan formal oleh masyarakat desa, serta meningkatkan pemberdayaan sumber daya lokal demi mendongkrak perekonomian desa,” kata Sunggono.
Pemkab Kutai Kartanegara, lanjut Sunggono menetapkan dua desa yang menjadi fokus pengembangan adalah Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak dan Desa Manunggal Jaya di wilayah Tenggarong Seberang.
“Kedua desa tersebut memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata dan pertanian yang dapat dikembangkan melalui integrasi dengan layanan keuangan formal serta pelaku ekonomi lokal,” tegas Sunggono.
Sementara itu dalam pemaparannya, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Yulianta, Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) adalah pendekatan strategis, untuk membangun desa yang mandiri secara ekonomi, dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal.
Adapun beberapa tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap kantor layanan keuangan (PUJK) di sekitar desa.
“Namun, dengan sinergi antar lembaga serta dorongan dari TPKAD, diharapkan akan tercipta solusi konkret, seperti kehadiran agen-agen layanan keuangan atau digitalisasi akses keuangan,” ungkap Yulianta.
Melalui inisiatif ini, tambah Yulianta, diharapkan Desa Tanjung Limau dan Manunggal Jaya dapat menjadi percontohan dalam penerapan EKI berbasis potensi lokal, sekaligus berperan sebagai motor penggerak ekonomi desa yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.#
Reporter: Hardin|Editor: Hoesin KH|Adv|Diskominfo Kukar
Comments are closed.