BERITAKALTIM.CO — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Abdulloh, memilih meninggalkan ruang rapat pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim di Gedung E lantai 1, Senin (14/7/2025).
Langkah walk out anggota Fraksi Golkar tersebut terjadi di tengah jalannya rapat yang membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat hasil reses DPRD Kaltim.
Abdulloh menyebut proses pembahasan terlalu berbelit dan tidak menghasilkan keputusan yang konkret.
“Tentang rapat itu, ya gak masuk akal. Saya keluar dari ruangan. Rapat ini mestinya berguna, tapi kenyataannya hanya bertele-tele dan belum ada hasilnya,” kata Abdulloh kepada wartawan usai meninggalkan ruangan.
Ketika ditanya apakah dirinya resmi meninggalkan proses pembahasan Pokir, Abdulloh menegaskan keputusannya untuk walk out sekaligus menarik diri dari Panitia Khusus (Pansus) yang membahas pokok-pokok pikiran dewan.
“Saya ninggalin rapat alias walk out. Dan saya keluar dari Pansus,” tegasnya.
Menurut Abdulloh, substansi rapat yang tengah dibahas tidak sebanding dengan waktu dan biaya yang telah dikeluarkan.
Ia mencontohkan pembahasan dalam rapat pansus di Balikpapan sebelumnya yang berlangsung seharian penuh, kini kembali direvisi hanya karena perbedaan pandangan soal format kamus usulan.
“Kita sudah bahas panjang lebar di Balikpapan, pakai uang negara dari pagi sampai sore. Sekarang mau direvisi lagi cuma gara-gara usulan kamus-kamus saja. Padahal tanpa kamus juga sebenarnya tidak masalah. Terlalu berbelit-belit,” ujar dia.
Abdulloh juga mengkritik terbatasnya ruang bagi aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan usulan hibah tempat ibadah seperti masjid dan musholla.
“Pokir itu harus mengakomodir seluruh aspirasi rakyat. DPRD reses mestinya bisa menyerap semua itu. Tapi kalau seperti sekarang, media aja gak bisa masuk, masyarakat juga sulit menyampaikan. Ada pembatasan-pembatasan,” ungkapnya.
Ia menyoroti lambannya proses penginputan program yang dinilai kontraproduktif terhadap kebutuhan masyarakat.
Aspirasi warga, menurutnya, tidak semestinya dibatasi secara teknis atau administratif.
“Belum dikasih duit, mau input aja gak bisa. Sudah dijanjikan buru-buru, tapi malah dipersulit,” tukasnya.
Dengan situasi tersebut, Abdulloh memilih untuk mundur dari rapat dan menyerahkan kelanjutannya kepada anggota dewan lainnya.
“Lebih baik saya walk out, biarkan teman-teman dewan yang lain yang melanjutkan. Saya tidak ingin jadi bagian dari proses yang tidak efektif seperti ini,” pungkasnya. #
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.