BERITAKALTIM.CO — Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan perhatian terhadap masyarakat di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, meski sebagian wilayah tersebut kini secara administratif telah masuk dalam kawasan IKN.
Dalam keterangannya kepada media, Ahmad Yani menyebutkan bahwa kecamatan seperti Samboja Induk, Samboja Barat, dan Muara Jawa masih membutuhkan alokasi pembangunan yang nyata. Ia menyoroti bahwa proses serah terima dan pengalihan kewenangan dari kabupaten ke Otorita IKN belum tuntas secara resmi, sehingga pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan tanggung jawab terhadap masyarakat setempat.
“Yang kita prioritaskan dalam RPJMD adalah 18 kecamatan. Tapi kita juga memikirkan dua kecamatan lain yang kini sebagian masuk IKN. Kita tidak bisa serta-merta mengabaikan wilayah itu,” ujar Ahmad Yani.
Ketua DPRD Kukar juga menekankan pentingnya keberpihakan anggaran dalam RPJMD 2025 terhadap wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN. Menurutnya, infrastruktur di daerah penyangga harus dibangun untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan publik masyarakat.
“Caranya mendekatkan Kutai Kartanegara dengan IKN adalah dengan membangun infrastrukturnya. Ini yang kita harap agar terjawab dalam RPJMD tahun 2025 dan seterusnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Yani menyarankan pola pembangunan multi-years (tahun jamak) agar pelaksanaan proyek tidak terbebani satu tahun anggaran dan dapat menyentuh wilayah yang lebih luas secara merata.
“Multi-years itu bagus. Anggaran bisa dibagi, tidak berat di satu tahun saja. Apalagi kita banyak target pembangunan di beberapa wilayah,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Yani juga menyinggung pentingnya efektivitas program penanganan kemiskinan oleh masing-masing komisi DPRD. Ia berharap, setiap rancangan program benar-benar mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di daerah, khususnya di kawasan yang masih tertinggal secara ekonomi dan pelayanan publik.
“Kita harap program dari para ketua komisi bisa berjalan efektif, karena ujungnya semua untuk rakyat,” pungkasnya. #
Reporter: Hardin | Editor: Wong | Adv
Comments are closed.