BERITAKALTIM.CO – Anggota DPRD Kutai Kartanegara dari Fraksi Partai Golkar, HM Jamhari, menyoroti efektivitas sejumlah bantuan program dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar.
Dalam rapat pembahasan awal bersama Pemerintah Kabupaten, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program Kukar Idaman agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Banyak anggaran sudah dikucurkan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Namun kenyataannya, masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran,” ujar Jamhari dalam rapat bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis.
Ia mencontohkan kasus bantuan alat pertanian dan perikanan, seperti mesin dan perahu, yang justru dijual kembali oleh penerima karena tidak dimanfaatkan. Hal ini menurutnya terjadi karena lemahnya verifikasi dan kurangnya pemahaman atas kebutuhan nyata penerima manfaat.
“Bila terus dibiarkan, ini bisa jadi pemborosan anggaran. Yang dibutuhkan bukan sekedar bantuan, tapi sistem yang frekuensi dan berbasis data,” tegasnya.
Jamhari menekankan bahwa keberhasilan program pembangunan seharusnya diukur dari ketepatan sasaran dan dampak langsung, bukan sekedar jumlah anggaran yang terserap.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mulai menggali potensi perekonomian riil yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
“Sudah saatnya meninggalkan pola lama. Program pembangunan harus menyentuh langsung kebutuhan warga, terutama yang memiliki usaha produktif di lapangan,” tutup legislator dari daerah pemilihan V, Kecamatan Loa Kulu dan Loa Janan ini.
DPRD berharap Pemkab Kukar dapat memperbaiki sistem perencanaan dan penyaluran program bantuan ke depan, agar visi Kukar Idaman benar-benar menjadi solusi, bukan sekedar slogan pembangunan. #
Reporter: Hardin | Editor: Wong
Comments are closed.