DI SEBUAH desa di kaki pegunungan, seorang ibu muda duduk di beranda rumah reotnya, menatap jemuran yang hanya berisi dua helai baju anak-anaknya. Listrik padam sejak subuh. Anak sulungnya tidak masuk sekolah karena sepatu sekolahnya sudah bolong, dan membeli yang baru?
“Tunggu gajian ayah,” katanya, meski tahu suaminya hanya buruh tani harian yang kadang bekerja, kadang menganggur.
Di kota, di ruang rapat ber-AC, pejabat menyajikan grafik pertumbuhan ekonomi yang melambung—6,2 persen!—disambut tepuk tangan riuh.
“Pencapaian luar biasa,” katanya, sambil menyeringai ke arah kamera.
Di layar televisi, ibu di desa itu melihat angka itu. Ia tak paham artinya. Yang ia tahu, beras makin mahal, anaknya makin kurus, dan janji “kemakmuran” terasa seperti kabut yang selalu kabur saat ingin disentuh.
***
Kita hidup di zaman di mana angka bukan lagi alat ukur, melainkan alat propaganda. Pertumbuhan ekonomi bukan lagi cermin realitas, melainkan cerita fiksi yang dirajut rapi oleh birokrasi dan ekonom-ekonom resmi.
Angka-angka itu dipoles, dipotong, digeser, diputar—hingga yang tersisa bukan data, melainkan narative yang nyaman bagi penguasa. Dan kita, rakyat, diminta percaya bahwa “kita sedang membaik”. Padahal, kemiskinan tak pernah hilang—ia hanya dipindahkan ke kolom statistik yang tak terbaca oleh mata telanjang.
Pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, katanya. Inflasi terkendali. Defisit anggaran di bawah 3 persen. Semua angka itu terdengar seperti nyanyian malaikat bagi investor asing, bagi media yang haus optimisme, bagi pejabat yang butuh legitimasi.
Tapi bagi petani yang tanahnya dirampas untuk proyek infrastruktur, bagi nelayan yang lautnya makin kosong, bagi ibu-ibu di kampung yang menghitung sendok beras per hari—angka-angka itu hanyalah lelucon yang tak lucu.
Politik angka telah menjadi seni penyihir modern. Dengan satu sentuhan kebijakan metodologi, kemiskinan bisa “turun” tanpa orang miskin benar-benar berubah kaya. Cukup ubah garis kemiskinan dari Rp 1 juta menjadi Rp 800 ribu per bulan, maka secara ajaib, jutaan orang keluar dari kemiskinan—padahal mereka masih tidur di lantai tanpa kasur.
Data kesehatan? Angka stunting turun, katanya. Tapi di posyandu desa, petugas masih mencatat anak-anak dengan lingkar lengan kurus, rambut pirang kemerahan—tanda gizi buruk—yang entah bagaimana tidak masuk ke dalam laporan nasional.
***
Ini bukan sekadar kelalaian. Ini kejahatan terselubung. Bukan dengan senjata atau uang suap, melainkan dengan angka yang dipelintir, data yang diatur, statistik yang dijadikan alat legitimasi.
Dan ironisnya, kejahatan ini dilakukan di bawah sinar terang kantor pemerintah, di balik laporan resmi yang tebal dan grafik berwarna-warni.
Namanya bukan korupsi uang, tapi korupsi informasi—lebih halus, lebih sistemik, dan lebih berbahaya karena tidak meninggalkan jejak fisik, hanya jejak kebohongan yang mengendap dalam kepercayaan publik.
Lembaga pengawas? Parlemen, BPK, Ombudsman—mereka ada, tapi seperti penonton di bioskop yang hanya bisa melihat layar, tanpa bisa menyentuh gambar.
Bagaimana mereka bisa mengawasi jika data yang mereka terima sudah dimasak terlebih dahulu?
Audit menjadi ritual tanpa gigitan. Kritik menjadi basa-basi. Karena bagaimana mungkin menggugat kebijakan jika dasar analisisnya sendiri adalah pasir yang bergerak?
Dan rakyat?
Rakyat menjadi penonton pasif dari sandiwara ekonomi yang tidak mereka pahami. Mereka diminta percaya pada angka-angka yang tidak pernah mereka rasakan.
“Ekonomi tumbuh,” katanya.
Tapi di pasar tradisional, pedagang keluhkan sepi pembeli. Di kampung, warga masih rebutan bantuan sosial. Di kota, anak-anak muda lulusan universitas menganggur, mencari kerja sambil jualan kopi di depan kantor pemerintah yang bangunannya megah.
Yang paling menyedihkan bukan hanya manipulasi angka, tapi normalisasi penderitaan. Kemiskinan, ketimpangan, kesehatan yang memburuk—semua itu dianggap “wajar” dalam proses pembangunan. Seolah-olah derita rakyat adalah harga yang harus dibayar agar grafik di laporan tahunan tetap naik. Seolah-olah kehidupan manusia hanyalah variabel dalam rumus ekonomi makro yang dingin.
Di luar negeri, data kita disajikan dengan rapi: “Indonesia adalah raksasa Asia Tenggara yang sedang bangkit.”
Tapi di dalam negeri, data itu dipotong, dibagi, diwarnai sesuai kebutuhan politik.
Laporan untuk IMF berbeda nuansanya dengan laporan untuk rakyat. Angka kemiskinan di luar lebih tinggi, lebih jujur—karena investor butuh transparansi. Tapi rakyat? Rakyat butuh harapan. Maka diberi angka yang manis, walau rasanya pahit.
Dan di tengah semua ini, penegakan hukum sering kali hanya berpihak pada mereka yang punya akses dan kekuasaan. Pengusaha besar yang merusak hutan dan laut bisa lolos dengan denda kecil. Sementara petani kecil yang membakar semak untuk bertani dijerat pidana. Hukum bukan lagi penjaga keadilan, melainkan penjaga status quo.
Lalu, apa yang tersisa? Kepercayaan publik yang terkikis. Bukan karena rakyat tidak ingin percaya, tapi karena mereka terus-menerus dikhianati oleh angka-angka yang tidak pernah menyentuh tanah. Kepercayaan adalah aset paling mahal dalam pemerintahan. Ia tidak bisa dibeli dengan proyek infrastruktur atau janji retorika. Ia tumbuh dari kejujuran, dari transparansi, dari pengakuan bahwa tidak semua berjalan baik.
Kita butuh pemerintah yang berani berkata, “Kami belum berhasil.” Yang tidak malu mengatakan bahwa kemiskinan masih tinggi, bahwa kesehatan rakyat masih rapuh, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menyentuh desa-desa terpencil. Kita butuh data yang utuh, bukan yang dijahit agar terlihat rapi.
Karena pada akhirnya, negara bukanlah mesin ekonomi. Ia adalah kumpulan manusia—yang lapar, yang sakit, yang bermimpi, yang berharap. Dan jika angka-angka yang dibanggakan itu tidak pernah menyentuh hidup mereka, maka semua itu hanyalah ilusi… Ilusi yang dibayar dengan derita nyata.
Maka, mari kita tuntut bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan kejujuran. Bukan angka yang indah, tapi keadilan yang nyata. Karena rakyat bukan statistik. Mereka adalah manusia. Dan manusia berhak tahu—bukan hanya angka, tapi juga kebenaran. #
Samarinda, 8 Agustus 2025
Comments are closed.