BERITAKALTIM.CO — Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Ketua DPRD Kota Samarinda sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Samarinda, H. Helmi Abdullah, turut berpartisipasi membagikan bendera merah putih kepada pengendara yang melalui ruas jalan di bundaran taman samarenda, Sabtu (16/8/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama antara DPC Gerindra Samarinda dan DPD Gerindra Kalimantan Timur, yang secara serentak membagikan 500 buah bendera merah putih.
Aksi tersebut, menurut Helmi, bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan bentuk nyata pengisian kemerdekaan dengan semangat kebangsaan yang membumi.
“Kita ingin menyemangati masyarakat menyambut 17 Agustus dengan cara yang sederhana tapi bermakna. Kami berbagi bendera merah putih sebagai simbol nasionalisme, bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang diperjuangkan para pendahulu kita dengan darah dan bambu runcing,” ujar Helmi usai pembagian bendera.
Tidak hanya pembagian bendera, DPRD Samarinda juga merancang sejumlah agenda dalam rangka menyambut kemerdekaan tahun ini.
Salah satunya adalah kegiatan jalan santai yang dijadwalkan pada 18 Agustus 2025, terbuka bagi seluruh masyarakat dan rekan-rekan media.
“Kita ingin momen kemerdekaan ini diisi dengan aktivitas yang menyatukan warga. Ada jalan santai, ada syukuran, juga kegiatan bersama pemerintah kota di GOR Segiri. Besok saya diminta membacakan teks proklamasi, sementara Pak Wali Kota, Andi Harun memimpin langsung upacaranya,” jelas Helmi.
Tradisi merayakan kemerdekaan dengan sentuhan khas lokal juga bukan hal baru bagi DPRD Samarinda. Menurut Helmi, setiap tahun tema yang diangkat selalu berbeda.
“Tahun lalu kita berbagi dengan anak-anak yatim. Tahun sebelumnya lagi kita gelar apel akbar. Tahun ini, giliran membagikan bendera. Semangatnya tetap sama: bagaimana masyarakat diajak ikut merayakan dan merasakan makna kemerdekaan,” tuturnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Helmi juga menyoroti peran DPRD dalam mengisi kemerdekaan melalui perumusan kebijakan dan penganggaran pembangunan kota.
Menurutnya, Samarinda sebagai ibu kota provinsi, dan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), harus bersiap menghadapi transformasi besar-besaran.
“Sekarang perjuangannya beda. Kita bukan lagi melawan penjajah, tapi membangun. Kami di DPRD bersama pemerintah kota terus mendorong pembangunan yang merata. Kalau hari ini masyarakat melihat ada perubahan infrastruktur, wajah kota yang mulai tertata, itu juga bagian dari kerja DPRD dalam menyusun dan menyetujui APBD,” ujar Helmi.
Ia menekankan, posisi Samarinda akan menjadi sangat strategis dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai kota besar yang terdekat dari kawasan inti IKN, Samarinda diharapkan mampu menjadi pintu gerbang peradaban baru.
“Samarinda ini harus jadi kota yang siap menyambut tamu. Artinya, selain infrastruktur, masyarakatnya juga harus ramah, terbuka, dan bangga dengan identitas kotanya. Karena setiap tamu yang datang ke IKN, besar kemungkinan akan singgah ke Samarinda,” pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.