TIDAK banyak yang tahu bahwa pada awal kemerdekaan, seluruh Pulau Kalimantan hanya berstatus satu provinsi saja. Provinsi itu bernama Provinsi Kalimantan dengan ibu kota di Banjarmasin, dibentuk sehari setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta saat itu menunjuk Ir. Muhammad Noor sebagai gubernur pertama Kalimantan. Tokoh ini bukan orang sembarangan. Ia adalah keturunan bangsawan Banjar, cicit Sultan Adam, serta seorang insinyur teknik pengairan lulusan Belanda. Kedekatannya dengan Soekarno—sama-sama pernah berkuliah di Technische Hoogeschool (sekarang ITB)—membuat Hatta mengusulkan namanya sebagai pemimpin Kalimantan.
Muhammad Noor menjabat sebagai gubernur dari 1945 hingga 1950, mengawal masa-masa awal republik di tanah Borneo. Bayangkan, kala itu satu provinsi mencakup seluruh Kalimantan, yang dulunya merupakan wilayah Hindia Belanda.
Namun, seiring perkembangan administrasi dan kebutuhan pemerintahan yang lebih efektif, Kalimantan kemudian dipecah. Melalui Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953, provinsi Kalimantan dibagi menjadi beberapa wilayah. Puncaknya, lewat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, berdirilah Provinsi Kalimantan Timur pada 1 Januari 1957, dengan ibu kota di Samarinda.
Hari jadi Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan setiap 9 Januari. Gubernur pertamanya adalah Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, seorang tokoh Kutai yang berperan penting dalam konsolidasi pemerintahan daerah.
Kini, Kalimantan tidak lagi satu, melainkan lima provinsi besar: Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur yang belakangan dimekarkan lagi menjadi Kalimantan Utara pada 2012.
Sejarah ini mengingatkan kita bahwa perjalanan panjang Kalimantan tidak hanya tentang kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga tentang dinamika politik, budaya, dan kepemimpinan daerah yang ikut membentuk wajah Indonesia hingga hari ini. #
*) Penulis, pemerhati sejarah, tinggal di Balikpapan
Comments are closed.