BERITAKALTIM.CO – Dalam rangka mengantisipasi aksi demonstrasi yang akan berlangsung di Gedung DPRD Kutai Kartanegara pada Senin (1/9/2025), jajaran TNI-Polri bersama unsur terkait melaksanakan apel siaga Tactical Floor Game (TFG). Apel ini digelar untuk memastikan kesiapan pasukan dalam menjaga keamanan serta kelancaran jalannya aksi unjuk rasa.
Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara, H.M. Ridha Darmawan, S.P., M.P., turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD Kukar berkomitmen mengikuti prosedur serta arahan pihak kepolisian demi menjaga kondusivitas di lapangan.
“Kami di DPRD tentu akan mengikuti prosedur dan arahan yang sudah disampaikan pihak kepolisian. Sesuai arahan Ketua DPRD, diharapkan seluruh anggota dapat hadir menemui adik-adik mahasiswa atau masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Kehadiran kami di lapangan diharapkan mampu memberikan solusi terbaik terhadap persoalan yang ada,” ujar Ridha.
Ridha juga menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, unjuk rasa adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang harus dihormati selama dilakukan secara damai dan tertib.
“Tentu yang kita harapkan bersama adalah unjuk rasa berjalan damai dan tertib, tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kami menyambut baik kehadiran mereka, dan menganggap para pengunjuk rasa sebagai teman seperjuangan. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami dalam menyusun kebijakan,” tambahnya.
Selain itu, ia berharap komunikasi yang baik antara masyarakat, aparat keamanan, dan anggota legislatif dapat terus terjaga sehingga potensi gesekan bisa dihindari, dan pesan dari pengunjuk rasa dapat diterima secara jelas.
“Semoga apa yang menjadi harapan adik-adik mahasiswa maupun masyarakat dalam aksi ini dapat kita perjuangkan bersama. Karena pada dasarnya, itu juga merupakan harapan kita semua demi kemajuan bangsa dan negara,” tutup Ridha.
Sementara itu, jajaran TNI-Polri menegaskan komitmen mereka dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa agar tetap berjalan sesuai koridor hukum. Dengan adanya koordinasi antara DPRD, aparat keamanan, dan masyarakat, diharapkan penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman, tertib, dan memberikan hasil positif bagi pembangunan daerah. #
Reporter: Hardin | Editor: Wong
Comments are closed.