BERITAKALTIM.CO – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menyuarakan harapan besar terhadap Menteri Keuangan yang baru agar mampu menghadirkan terobosan fiskal yang lebih berpihak kepada daerah penghasil, seperti Kalimantan Timur.
Hal ini dinilai penting mengingat keterbatasan ruang fiskal dan potensi penurunan dana bagi hasil (DBH) yang dapat berdampak pada belanja daerah di masa mendatang.
“Kita berharap dengan Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudhi Sadewa, mudah-mudahan ada terobosan-terobosan. Karena meskipun pendapatan asli daerah (PAD) kita lumayan, tapi kalau DBH harus terkurangi sampai 50 persen, ya itu tentu memberatkan,” kata Sigit saat ditemui di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jumat malam (12/9/2025).
Ia menilai, pengurangan DBH secara signifikan dapat memengaruhi perencanaan anggaran di tahun-tahun mendatang.
Hal ini dikhawatirkan dapat membuat sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik terganggu, khususnya di tahun 2026 dan seterusnya.
“Artinya apa yang kita anggarkan di tahun ini, dampaknya bisa dirasakan di 2026 nanti. Ini merepotkan, karena pembiayaan dari mana? Sementara program pusat juga ada yang harus kita dukung dan selesaikan,” ujarnya.
Sigit menekankan pentingnya perlakuan khusus bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur, yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, perlu ada keberpihakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), agar ketimpangan fiskal tidak semakin melebar.
“Mudah-mudahan ada peran yang lebih besar untuk perbaikan-perbaikan, terutama bagi daerah penghasil. Kita perlu kamus kebijakan fiskal yang lebih spesifik dan adil,” kata Sigit.
Ia juga menyoroti realisasi belanja daerah yang pada tahun-tahun sebelumnya sempat tertahan, menyebabkan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang menurutnya harus menjadi pelajaran ke depan agar penyerapan anggaran dapat lebih maksimal dan tepat waktu.
“Dulu sempat kita stagnan karena SiLPA tinggi. Salah satu penyebabnya karena realisasi program terlambat, termasuk belanja tidak terduga (BTT). Nah, ke depan jangan sampai kita justru defisit karena tidak optimal menggunakan ruang fiskal yang ada,” tegasnya.
Lebih jauh, Sigit menyampaikan bahwa stabilitas ekonomi daerah sangat bergantung pada kelancaran transfer dana dari pusat dan efektivitas pengelolaan anggaran di daerah.
Ia pun mengajak semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bersinergi menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pembangunan tetap berjalan.
“Perekonomian daerah tidak boleh stagnan. Uang harus beredar, program harus berjalan. Karena itu, kita butuh kepastian dalam kebijakan fiskal. Jangan sampai daerah penghasil justru merasa tersisih,” pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.