BERITAKALTIM.CO – Sekolah Rakyat rintisan tahap I-C di Samarinda resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa tingkat SD dan SMA, Sekolah yang berlokasi di Jalan Perjuangan, Sempaja, Samarinda Utara ini sementara menempati bangunan asrama milik SMAN 16 Samarinda.
Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang menampung peserta didik dari keluarga kurang mampu. Pada tahap awal, jumlah siswa yang diterima sebanyak 25 siswa SMA dan 21 siswa SD.
Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, yang hadir dalam peresmian MPLS, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang menggagas berdirinya sekolah rakyat terintegrasi ini.
“Sekolah rakyat di Samarinda ini menjadi yang ke-58 secara nasional. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Presiden melalui Kementerian Sosial atas program sekolah rakyat. Hari ini ada 25 siswa SMA dan 21 siswa SD yang resmi memulai pembelajaran dengan sistem boarding school,” ujar Rudy saat di wawancara di Sekolah Rakyat Rintisan, Selasa (30/9).
Ia menegaskan, pendidikan menjadi prioritas utama dalam membangun Kalimantan Timur, termasuk dalam mendukung program gratis pol yang menjadikan pendidikan sebagai agenda utama pemerintah daerah.
“Pendidikan adalah modal dasar untuk membangun negeri kita. Yang bisa memutus rantai kemiskinan dan keterbelakangan hanyalah pendidikan. Karena itu, sekolah ini hadir sebagai jawaban agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama,” katanya.
Selain fasilitas pendidikan, Gubernur Kaltim juga menyinggung rencana integrasi sekolah dengan sarana olahraga di Stadion GOR Kadrie Oening Sempaja.
“Kami berupaya agar sekolah ini terhubung dengan stadion Kadrie Oening, sehingga anak-anak dapat berolahraga dengan fasilitas terbaik. Bahkan asrama di stadion bisa dimanfaatkan jika jumlah siswa bertambah,” tambahnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat menyasar keluarga miskin yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Saat ini, total siswa ada 46 orang, terdiri dari 25 siswa SMA dan 21 siswa SD. Kami masih terus melakukan penjaringan melalui pendamping PKH, TKSK, PSM, maupun Tagana agar informasi lebih masif sampai ke calon keluarga penerima manfaat,” jelas Andi.
Ia menambahkan, jika ditemukan anak dari keluarga miskin yang belum masuk data DTKS, pemerintah daerah bersama BPS akan melakukan verifikasi untuk memastikan kelayakan mereka masuk sekolah ini.
“Semua kebutuhan siswa sudah ditanggung, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, hingga konsumsi harian. Harapan kami, mereka yang putus sekolah bisa kembali menempuh pendidikan hingga tuntas,” katanya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.