BERITAKALTIM.CO-Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa program prioritas di bidang pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi perhatian utama apabila wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat benar-benar diberlakukan.
Menurut Rahmad, hingga saat ini wacana tersebut masih sebatas tersirat dan belum ada keputusan resmi. Pemangkasan juga tidak hanya berlaku untuk Balikpapan maupun Kalimantan Timur, melainkan seluruh daerah di Indonesia.
“Ini coba kami komunikasikan. Pasti kalau memang betul-betul ada, kita harus mengambil langkah agar program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat tidak terganggu. Pendidikan dan kesehatan itu jauh lebih penting, termasuk juga fasilitas infrastruktur, tapi yang utama jangan sampai pendidikan dan kesehatan terganggu,” ujarnya, Jumat (3/10/2025).
Rahmad menambahkan, Pemerintah Kota Balikpapan akan menyesuaikan strategi anggaran dengan tetap mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat. Jika pemangkasan anggaran diberlakukan, proyek-proyek yang sifatnya seremonial maupun pembangunan gedung yang masih bisa ditunda akan dikaji ulang.
“Kita lihat kondisi, kalau seremonial bisa dipotong, kalau pembangunan gedung masih bisa ditunda, maka akan kita sesuaikan. Tapi fasilitas penting, terutama pendidikan, kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan, itu tidak boleh terganggu karena langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tegasnya.
Rahmad berharap, melalui pengelolaan APBD 2026, program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal meskipun ada pengurangan DBH dari pusat. #
Reporter: Niken | Editor: Wong
Comments are closed.