BERITAKALTIM.CO-Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Kalsel) berkonsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI guna percepatan pembangunan gedung Sekolah Rakyat dan sarana prasarana penunjang lainnya di sejumlah kabupaten/kota.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel Rahmady Abasmay dikonfirmasi di Banjarmasin, Kamis, mengatakan pihaknya bertemu dengan Direktur Kelompok Rentan Ditjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos RI Mardi Brilian Saleh, membahas sejumlah agenda pengembangan Sekolah Rakyat.
“Pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten/kota. Karena sampai saat ini, infrastruktur Sekolah Rakyat belum seluruhnya diterima,” ujar dia.
Rahmady menuturkan, Provinsi Kalsel mengalami keterbatasan tenaga kependidikan dan tenaga pendukung.
“Untuk itu, kami perlu kepastian langkah apa yang harus diambil, termasuk soal pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) pendamping,” tutur Rahmady.
Dalam pertemuan itu, ia mengungkapkan bawa Kemensos memberikan sejumlah respons positif untuk pengembangan Sekolah Rakyat.
Ia menyatakan segera menindaklanjuti berbagai arahan dari Kemensos terkait Sekolah Rakyat agar program ini bisa benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat khususnya kalangan rentan di Provinsi Kalsel.
Direktur Kelompok Rentan Ditjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos RI Mardi Brilian Saleh menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Kalsel sudah dalam proses.
“Untuk di Kalsel ada tiga lokasi kabupaten/kota yang akan dilakukan pengumuman lelang dan nantinya akan segera dilakukan pembangunan Sekolah Rakyat permanen, beberapa gedung segera dibangun,” katanya.
Mardi menyebut penetapan lahan akan diputuskan pada Jumat (10/10) bersama Kementerian PUPR, setelah itu langsung masuk tahap lelang.
Menurut dia, kapasitas gedung Sekolah Rakyat permanen nantinya bisa menampung hingga 1.200 peserta dan pembangunan Sekolah Rakyat per lokasi menelan dana sebesar Rp200 Miliar.
“Kalau ada kekurangan infrastruktur, silakan disampaikan langsung ke Kementerian PUPR agar segera ditindaklanjuti,” ujar Mardi.
ANTARA|Wong|Ar
Comments are closed.