BERITAKALTIM.CO-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kemungkinan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meskipun belum ada keputusan resmi mengenai besaran pengurangan, Pemkot memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa daerah harus tetap waspada dan menjaga keberlanjutan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Memang ada informasi soal pemotongan DBH, tetapi nilainya belum kami terima secara resmi. Kami berharap kebijakan ini tidak terlalu membebani daerah, terutama daerah penghasil seperti Kaltim,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Bagus menjelaskan, sejumlah gubernur dari provinsi penghasil sumber daya alam seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua telah menyuarakan kekhawatirannya kepada pemerintah pusat. Mereka berharap agar keputusan fiskal tidak menghambat pembangunan di daerah.
“Yang terdampak paling besar memang provinsi penghasil. Mudah-mudahan pemotongan bisa dikurangi. Tetapi apapun keputusannya, kami di daerah harus tetap siap,” katanya.
Meski berpotensi menghadapi pengetatan fiskal, Pemkot Balikpapan memastikan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, dan penanganan banjir akan tetap berjalan.
“Kalaupun ada pemotongan, program untuk rakyat tetap kami utamakan. Jangan sampai masyarakat dikorbankan,” tegas Bagus.
Menurutnya, komitmen terhadap pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah kepada warga, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Untuk menghadapi kemungkinan terburuk, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balikpapan telah menyusun beberapa skenario fiskal. Langkah ini dilakukan agar pemerintah kota tidak tergagap jika pemotongan DBH benar-benar terjadi.
“Kami sedang menghitung semua skenario, termasuk yang terburuk. Jadi saat keputusan resmi dari pusat keluar, kami tidak kaget dan sudah siap,” jelasnya.
Bagus menegaskan, apapun kebijakan pusat, Pemkot Balikpapan akan tetap menjaga kolaborasi dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kami berdoa semoga pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Yang penting, daerah tetap semangat membangun dan fokus pada rakyat,” tutupnya.
Niken | Wong | Adv
Comments are closed.