BERITAKALTIM.CO — Transisi energi menuju ekonomi hijau di Kalimantan Timur tak hanya soal pergeseran sumber daya dari fosil ke terbarukan. Di baliknya, tersimpan tantangan sosial dan ekonomi besar, terutama bagi ribuan tenaga kerja yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor batu bara. Pemerintah kini menyiapkan strategi agar perubahan besar itu tidak meninggalkan mereka di belakang.
Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas DR. Nur Hygiawati Rahayu mengatakan, peralihan menuju energi bersih di Kaltim merupakan keniscayaan yang harus diantisipasi dengan matang, terutama dari sisi ketenagakerjaan.
“Ada pekerjaan baru yang muncul, tapi juga ada pekerjaan yang hilang. Itu akan terus terjadi, apalagi dengan disrupsi teknologi yang makin cepat dan arah pembangunan yang makin berfokus pada keberlanjutan. Tapi pekerjaannya boleh hilang, orangnya jangan,” ujar Hygiawati dalam sebuah Collaborative Solusions For A Just Energy Transition in East Kalimantan di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (15/10/2025).
Menurut dia, Bappenas memandang transisi energi bukan sekadar urusan mengganti sumber energi, tetapi juga mengubah struktur ekonomi dan sosial di daerah penghasil seperti Kalimantan Timur.
“Kalimantan Timur itu punya posisi strategis. Kita tahu di sini batu bara masih menjadi tulang punggung ekonomi, bahkan sebagian besar diekspor. Kalau negara-negara pengimpor mulai mengurangi konsumsi batu bara, dampaknya pasti dirasakan langsung di daerah,” katanya.
Karena itu, Bappenas mendorong agar daerah seperti Kaltim mempersiapkan diri lebih awal dengan memperkuat sistem pendidikan vokasi, pelatihan ulang (reskilling), dan perencanaan tenaga kerja hijau.
“Kita harus siapkan pekerjanya dari sekarang. Misalnya, pekerja tambang yang akan beralih, harus kita bantu dengan pelatihan baru. Jadi ketika sektor batu bara menurun, mereka sudah punya keahlian lain yang dibutuhkan di sektor energi hijau,” jelas Hygiawati.
Ia menekankan bahwa transisi energi dan transformasi tenaga kerja adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pemerintah melalui RPJPN dan RPJMN telah menetapkan arah pembangunan yang menumbuhkan demand terhadap pekerjaan hijau, sementara daerah diharapkan menyesuaikan dengan kebutuhan lokalnya.
“Secara nasional, kita tidak membatasi asal tenaga kerja, tapi provinsi seperti Kaltim bisa lebih fokus menentukan kebutuhan mereka. Apakah pendidikan vokasi yang ada sudah sesuai dengan arah ekonomi hijau? Kalau belum, itu yang harus dibenahi,” tuturnya.
Selain menyiapkan tenaga kerja, pemerintah juga memperkuat ekosistem pendukung melalui regulasi dan insentif bagi dunia usaha.
Hygiawati mengungkapkan, Bappenas bersama BPS tengah mengembangkan data dan definisi resmi tentang “tenaga kerja hijau”, serta target kuantitatif yang akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029.
“Ekosistemnya harus lengkap. Regulasi sudah kuat, data mulai kita bangun, dan sekarang yang sedang dikembangkan adalah insentif baik ekonomi maupun kebijakan agar sektor swasta juga mau bergerak,” katanya.
Hygiawati menilai, Kaltim memiliki peluang besar untuk menjadi model daerah transisi energi yang adil dan berkelanjutan, sejalan dengan konsep Green Kalimantan Timur (Green CalTeam) yang sudah lama dideklarasikan.
“Kaltim sudah lebih dulu punya inisiatif hijau. Jadi ketika isu transisi energi makin menguat, sebenarnya mereka tinggal memperdalam dan mempercepat langkahnya. Yang penting, pace-nya harus seimbang antara percepatan transisi dan kesiapan tenaga kerja,” ujar Hygiawati.
Bappenas, lanjutnya, berkomitmen menjadikan transisi energi sebagai momentum membangun ekonomi baru yang lebih tangguh dan inklusif.
“Transisi ini bukan hanya soal mengurangi batu bara, tapi soal menciptakan pekerjaan baru yang lebih hijau, lebih manusiawi, dan berkelanjutan. Kita ingin memastikan, tidak ada yang tertinggal dalam perubahan besar ini,” pungkasnya.
Yani | Wong
Comments are closed.