BERITAKALTIM.CO — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop & UKM) terus mendorong pelaku usaha kecil menengah untuk memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara produktif.
Kepala Disperindagkop & UKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menegaskan pentingnya penggunaan dana KUR sesuai dengan proposal pengajuan agar pembiayaan ini benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja dan daya saing pelaku usaha.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM.
Program ini disalurkan melalui berbagai bank dan lembaga keuangan lain dengan subsidi bunga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
“KUR ini merupakan program unggulan pemerintah pusat yang di salurkan ke perbankan karena bunganya cukup murah. Harapan kami, pelaku UKM bisa memanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan produktivitas dan performa usahanya,” ujar Heni saat ditemui usai kegiatan Akad Massal KUR 800 ribu debitur di Olah Bebaya Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (21/10/2025).
Ia mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan dana tersebut.
“Pinjaman KUR harus digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan ke perbankan. Karena bank sudah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kelayakan usaha debitur. Jadi jangan sampai dana itu digunakan di luar peruntukannya,” tegasnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan program ini, Pemprov Kaltim juga akan menggandeng perguruan tinggi dalam melakukan pendampingan kepada pelaku UKM penerima KUR.
“Kita akan dorong adanya pendampingan bagi UKM-UKM debitur KUR agar mereka bisa mengelola pembiayaan dengan tepat dan usahanya terus berkembang. Ini juga bagian dari kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan perbankan,” jelasnya.
Menurut Heni, penyaluran KUR di Kalimantan Timur hingga Juni 2025 tercatat mencapai Rp1,8 triliun yang disalurkan kepada 24.888 debitur. Angka tersebut merupakan data sementara dari sembilan lembaga penyalur KUR, baik bank pemerintah, swasta, maupun non-bank yaitu Pegadaian.
“Ada sembilan lembaga penyalur KUR di Kaltim, termasuk Bank Himbara, Bank Kaltimtara, BCA, dan Pegadaian. Namun, kita masih perlu melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan semua lembaga tersebut untuk memperoleh data penyaluran yang paling mutakhir,” terang Heni.
Heni juga menambahkan bahwa anggota koperasi secara individu tetap bisa mengakses KUR apabila memiliki usaha produktif.
“Misalnya saya anggota koperasi dan punya usaha ternak ayam, saya tetap bisa mengajukan KUR secara perorangan ke bank penyalur. Jadi meskipun ada program koperasi, akses individu tetap terbuka,” ujarnya mencontohkan.
Melalui langkah konsolidasi, pendampingan, dan sinergi lintas program ini, Pemprov Kaltim berharap agar penyaluran KUR benar-benar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kerakyatan di daerah.
“Tujuan utama kita adalah agar pembiayaan ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha kecil menengah di Kalimantan Timur,” katanya.
Selain KUR, Pemprov Kaltim juga tengah menyiapkan sinergi dengan program Kredit Perumahan Rakyat (KPP) yang diluncurkan secara nasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan perumahan dengan biaya administrasi ringan.
“Pemprov Kaltim memiliki program pembiayaan dari APBD yang bisa dikolaborasikan dengan KPP, terutama untuk mendukung penyediaan perumahan rakyat dan perbaikan usaha terkait sektor perumahan. Jadi sinerginya bukan hanya pada sektor usaha, tapi juga kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Yani | Wong
Comments are closed.