BERITAKALTIM.CO — Direktur Utama PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), Nidya Listyono, mengakui bahwa gejolak harga batu bara global dan kebijakan ekspor yang lebih ketat berdampak signifikan terhadap sektor pertambangan di Kalimantan Timur. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi momentum bagi daerah untuk tidak bergantung sepenuhnya pada sumber daya alam (SDA) dan mulai mengembangkan sektor ekonomi baru.
“Kalau bicara dampak, jelas sangat terasa. Harga acuan batu bara hari ini sangat fluktuatif. Teman-teman pelaku tambang pasti merasakannya — baik dari sisi biaya produksi maupun penjualan,” ujar Nidya saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (1/11/2025).
Ia menjelaskan, perusahaan tambang yang telah memiliki kontrak penjualan jangka panjang masih relatif aman menghadapi situasi ini. Namun, bagi perusahaan yang belum memiliki kontrak tetap, fluktuasi harga menjadi tantangan serius yang memaksa mereka melakukan berbagai penyesuaian.
“Yang sudah punya kontrak mungkin masih aman, tapi yang belum tentu harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Apalagi dengan pengetatan aturan ekspor, biaya logistik, dan regulasi yang berubah cepat, ini sangat berdampak bagi perusahaan,” jelasnya.
Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, PT Bara Kaltim Sejahtera memiliki peran strategis dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut pria yang akrab di sapa Tio, kontribusi perusahaan terhadap PAD tetap signifikan meskipun kondisi pasar global tengah bergejolak.
“Kalau bicara PAD, dari Bara Kaltim sendiri kontribusinya masih cukup besar. Tahun ini kami menargetkan setoran sekitar 70 persen dari total pendapatan, atau kurang lebih di kisaran Rp26 hingga Rp29 miliar. Tahun-tahun sebelumnya sekitar 55 persen, jadi tahun ini meningkat,” ungkapnya.
Selain setoran PAD langsung, BKS juga memperoleh pendapatan dari dividen saham hasil kepemilikan 20 persen saham pada PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) salah satu perusahaan tambang batu bara di Kaltim.
“Kalau bicara pendapatan dividen, rata-rata per tahun kami menerima antara Rp70 hingga Rp80 miliar. Itu dari hasil kepemilikan saham. Tapi saya pikir ke depan Bara Kaltim harus mulai punya unit bisnis baru, tidak hanya bergantung pada tambang batu bara,” tegas Nidya.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Gubernur H. Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji juga telah memberikan arahan agar BUMD mulai melakukan diversifikasi usaha, mengingat sektor batu bara sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global.
“Arahan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur jelas — kita tidak boleh bergantung hanya pada SDA. Kaltim punya potensi lain yang besar, baik di sektor industri pengolahan, energi terbarukan, maupun jasa dan perdagangan. Itu yang akan kita kembangkan ke depan,” katanya.
Nidya menilai, langkah diversifikasi bukan hanya strategi bisnis, tetapi juga bentuk tanggung jawab daerah dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.
“Kita harus melihat ini sebagai momentum transformasi ekonomi. Batu bara memang masih jadi tulang punggung, tapi tidak akan selamanya. Maka BUMD seperti BKS harus bisa jadi motor penggerak untuk menciptakan sumber pendapatan baru bagi daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain memperkuat sektor tambang yang sudah berjalan, BKS mulai menjajaki peluang di bidang pertambangan mineral bukan logam, serta proyek-proyek energi dan logistik yang dinilai memiliki prospek jangka panjang.
“Kita sedang memetakan potensi bisnis baru, seperti mineral bukan logam dan sektor energi. Batu bara akan tetap berjalan, tapi kita harus berpikir ke depan. Kita tidak mau hanya jadi penerima hasil dividen, tapi juga pelaku aktif yang punya unit usaha produktif,” terang Nidya.
Meski menghadapi tantangan global, BKS optimistis dapat terus berkontribusi bagi pembangunan Kalimantan Timur dan menjaga stabilitas pendapatan daerah.
“Kami tetap optimis. Dengan tata kelola yang baik, kolaborasi dengan pemerintah, dan semangat untuk bertransformasi, saya yakin BKS bisa tetap menjadi BUMD andalan sekaligus contoh bagaimana perusahaan daerah bisa beradaptasi dengan perubahan,” pungkasnya.
YANI | WONG
Comments are closed.