BERITAKALTIM.CO — Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud yang menegaskan tidak ada lagi rapat pemerintahan digelar di hotel, kembali menjadi sorotan publik setelah Pemprov Kaltim ‘kepergok’ melaksanakan rapat Tim Terpadu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).
Kebijakan efisiensi ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Gubernur Rudy Mas’ud pada Jumat (24/10/2025), yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan kini dipusatkan di gedung milik pemerintah daerah bukan di hotel.
“Provinsi Kaltim hampir tidak pernah melaksanakan kegiatan di luar kantor pemerintahan. Sebelum dana TKD (Transfer ke Daerah) dipotong saja, kita sudah tidak melaksanakan kegiatan di hotel-hotel. Kita memanfaatkan gedung perkantoran,” ujar Rudy saat itu.
Namun, belakangan publik dikejutkan adanya ‘temuan’ warga yang mengunggah ke media sosial bahwa jajaran Pemprov, termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, mengadakan rapat di Hotel Borobudur. Hotel Borobudur termasuk hotel legend bintang lima yang mewah di Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa rapat di Jakarta tersebut bersifat khusus dan strategis, bukan bagian dari kegiatan rutin pemerintahan yang bisa dilakukan di gedung Pemprov.
“Rapat di Jakarta itu bukan kegiatan biasa. Itu rapat strategis antara Gubernur bersama Forkopimda dan para wajib pajak besar dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan konstruksi. Tujuannya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah,” jelas Sri saat ditemui usai briefing kerja dengan perangkat daerah di Dinas PUPR-PERA Kaltim,, Selasa (4/11/2025).
Menurut Sri, pertemuan itu penting karena dihadiri langsung oleh para pemilik dan pengambil keputusan dari perusahaan besar. Jika pertemuan dilakukan di Samarinda, dikhawatirkan yang hadir hanya perwakilan teknis, bukan pengambil kebijakan.
“Bayangkan kalau 200 perusahaan itu datang ke Samarinda, kan tidak efektif. Yang datang biasanya bukan decision maker. Tapi di Jakarta kemarin, yang hadir adalah owner-nya langsung. Jadi komunikasi dan komitmen bisa langsung diperoleh,” ujarnya.
Sri juga menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas strategi optimalisasi pajak dan retribusi daerah, termasuk pajak alat berat, pajak air permukaan, dan kendaraan operasional perusahaan.
“Kita berusaha meningkatkan pajak dan retribusi daerah. Salah satunya dengan memastikan perusahaan wajib pajak menunaikan kewajibannya. Banyak alat berat di Kaltim yang belum terdaftar atau belum bayar pajak. Dari 5.000 unit yang terdata, baru sekitar 2.000 yang bayar termasuk juga yang plat luar kaltim segera di ganti dengan plat kaltim,” ungkapnya.
Selain itu, Gubernur juga meminta agar perusahaan yang beroperasi di Kaltim mengambil bahan bakar di wilayah Kaltim agar pajaknya tidak mengalir ke daerah lain.
“Kalau perusahaan beli bahan bakar di luar Kaltim, pajaknya masuk ke daerah lain. Jadi arahan Pak Gubernur, mulai sekarang bahan bakarnya diambil dari Kaltim agar pajaknya kembali ke daerah. Ini sangat produktif dan strategis untuk meningkatkan pendapatan kita,” imbuh Sri.
Terkait penggunaan hotel untuk kegiatan tersebut, Sri Wahyuni menegaskan bahwa pemilihan tempat telah mempertimbangkan kapasitas dan efektivitas pertemuan, bukan untuk kenyamanan semata.
“Kita pilih hotel berdasarkan kapasitas dan kebutuhan. Di Jakarta, Hotel Borobudur bisa menampung 200 peserta dengan fasilitas lengkap, dan tarifnya juga masih bisa dijangkau,” katanya.
Sri menekankan bahwa prinsip efisiensi tetap dijalankan Pemprov Kaltim. Namun, dalam konteks rapat yang melibatkan pihak eksternal berskala besar dan strategis, pelaksanaannya perlu disesuaikan demi efektivitas hasil.
“Ini bukan soal melanggar efisiensi. Justru pertemuan itu sangat produktif karena hasilnya langsung berdampak pada peningkatan PAD. Para wajib pajak yang hadir bahkan menyatakan siap mendukung dan membayar pajak alat berat mereka,” tegasnya.
Dengan potensi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) hingga 73 persen pada 2026, Pemprov Kaltim kini fokus memaksimalkan sumber pendapatan internal. Salah satunya melalui pajak alat berat, kendaraan bermotor, air permukaan, dan retribusi daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kita semua tahu tahun depan ada potensi pemotongan TKD yang cukup besar. Karena itu, kita harus kuatkan pendapatan daerah sendiri. Pertemuan seperti kemarin justru bagian dari langkah konkret ke arah itu,” pungkasnya.
YANI | WONG
Comments are closed.