BERITAKALTIM.CO — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Riau, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid, yang juga kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Penangkapan tersebut menjadi OTT keenam yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sejauh ini ada 10 orang yang tengah diperiksa oleh tim penyidik, termasuk dua orang yang diketahui merupakan kader PKB, yakni Tata Maulana dan Dani M. Nursalam.
“Dengan demikian, total yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saat ini berjumlah 10 orang,” ujar Budi kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11).
Dua Kader PKB Tiba Terakhir di KPK
Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi, Tata Maulana tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 18.56 WIB dengan mengenakan kaos merah bata dan rompi hijau tentara. Tak lama sebelumnya, Dani M. Nursalam — yang disebut sebagai Tenaga Ahli Gubernur Riau — juga telah tiba untuk menjalani pemeriksaan.
“Tata Maulana merupakan orang kepercayaan Gubernur Riau, sedangkan Dani M. Nursalam adalah tenaga ahli gubernur,” ungkap Budi.
KPK belum mengumumkan secara resmi dugaan kasus dalam OTT tersebut. Namun, sumber internal menyebut operasi dilakukan setelah tim penindakan menerima laporan adanya dugaan suap atau gratifikasi terkait proyek infrastruktur daerah.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang turut melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid.
“Ya,” ujar Fitroh singkat saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (3/11).
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan tersebut.
“Benar, sementara masih berproses,” ujarnya saat dihubungi terpisah.
Saat ini, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Abdul Wahid dan sejumlah pihak lain untuk mendalami peran serta keterlibatan masing-masing dalam kasus tersebut.
OTT Keenam KPK Sepanjang 2025
Operasi ini menambah daftar panjang OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
Berikut lima OTT sebelumnya yang telah dilakukan lembaga antirasuah tersebut:
-
Maret 2025 – OTT anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
-
Juni 2025 – OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Jalan Nasional Wilayah I.
-
7–8 Agustus 2025 – OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
-
13 Agustus 2025 – OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
-
September 2025 – OTT di Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyeret Immanuel Ebenezer Gerungan, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dalam dugaan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3.
Dengan penangkapan Gubernur Abdul Wahid ini, KPK menegaskan konsistensinya dalam menindak praktik korupsi di tingkat pusat maupun daerah.
KPK menyatakan akan segera mengumumkan secara resmi hasil dari operasi tangkap tangan tersebut setelah pemeriksaan awal selama 1×24 jam selesai dilakukan.
“Kami masih bekerja mendalami keterlibatan para pihak dan memastikan seluruh bukti yang dikumpulkan relevan untuk proses hukum selanjutnya,” ujar Budi Prasetyo.
Publik diimbau untuk menunggu pernyataan resmi KPK terkait status hukum Gubernur Abdul Wahid dan pihak lainnya yang diamankan dalam OTT kali ini.
ANTARA | wong
Comments are closed.