BERITAKALTIM.CO — Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kangjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan, menyatakan akan segera mengumpulkan kerabat dan keluarga besar Keraton Surakarta untuk membahas suksesi pengganti Sri Susuhunan Pakubuwono (PB) XIII yang wafat beberapa waktu lalu.
Langkah ini diambil agar proses penentuan penerus takhta berlangsung tertib, kondusif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta untuk menghindari potensi konflik internal antar-kerabat.
“Atas dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri, saya sebagai Maha Menteri Keraton Surakarta, dengan surutnya (meninggalnya) PB XIII, diharapkan nanti saya mengumpulkan semua putra-putri PB XII dan putra-putri PB XIII untuk menata bersama-sama agar tidak terjadi friksi yang tidak baik,” ujar Tedjowulan di Solo, Rabu (5/11).
Tedjowulan menjelaskan, pembahasan mengenai suksesi akan dilakukan setelah peringatan 40 hari wafatnya PB XIII.
Menurutnya, keluarga besar saat ini masih memusatkan perhatian untuk mendoakan almarhum raja.
“Untuk saat ini belum, kami fokus mendoakan dulu. Perlu 40 hari,” katanya.
Ia menegaskan bahwa proses penentuan penerus takhta akan dibicarakan bersama seluruh pihak keluarga, agar tidak muncul klaim sepihak yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
Tanggapan Soal KGPH Purbaya Disebut Calon PB XIV
Menanggapi isu bahwa Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Purbaya, putra bungsu PB XIII, disebut sebagai calon kuat penerus takhta PB XIV, Tedjowulan memilih untuk tidak memberikan komentar mendalam.
“Boleh saja semua orang ngomong seperti itu, tetapi dasar yang digunakan dari Kemendagri kan ada, intinya apa. Monggo saja, tapi saya selaku yang tertua di situ,” ujarnya.
Tedjowulan menegaskan, penentuan suksesi harus tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) dan adat Keraton Surakarta, bukan hanya pada pendapat pribadi atau klaim sepihak.
Dalam kesempatan itu, Tedjowulan juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak memperkeruh suasana pasca wafatnya PB XIII.
Ia berharap seluruh keluarga besar dan masyarakat adat Surakarta menjaga kerukunan serta menghormati proses yang sedang berjalan.
“Harapan saya ke depan seperti apa, jangan cuma ribut saja, nggak suka saya. Saya kan nggak pernah mau ngomong ke mana-mana, ya untuk menjaga kerukunan semua. Undang-undang ada, jangan ribut saja, nanti diambil pemerintah loh. Kita mau apa,” tegasnya.
Sebagai dasar langkah koordinasinya, Tedjowulan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.
Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Keraton Surakarta dipimpin oleh ISKS PB XIII dan didampingi oleh Maha Menteri KGPA Tedjowulan dalam pelaksanaan pengelolaan keraton yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta.
“Dari itu maka saya menyediakan diri lewat SK Mendagri untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, utamanya Pak Wali,” ujar Tedjowulan.
Proses penentuan suksesi PB XIV menjadi perhatian publik karena dinilai menyangkut keberlangsungan tradisi dan stabilitas internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, salah satu pusat kebudayaan Jawa yang masih aktif hingga kini.
Melalui koordinasi yang terbuka dengan keluarga besar dan pemerintah, Tedjowulan berharap agar proses suksesi berlangsung damai dan berlandaskan aturan adat serta hukum yang sah.
ANTARA | wong
Comments are closed.