BERITAKALTIM.CO — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk segera menyelesaikan masalah dualisme kepengurusan yang terjadi pada empat cabang olahraga di Tanah Air.
Keempat cabang tersebut adalah tenis meja, anggar, tinju, dan sepak takraw.
Erick menyebut persoalan yang berlarut-larut ini telah merugikan para atlet dan menghambat prestasi Indonesia di tingkat internasional.
“Sudah terlalu lama para atlet menjadi korban. Maka saya ingatkan kembali kepada para pihak untuk melepaskan kepentingan pribadi dan ego masing-masing demi kejayaan olahraga kita,” kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Permasalahan dualisme di empat cabang olahraga tersebut sudah terjadi bertahun-tahun, menyebabkan perpecahan internal federasi dan membuat sejumlah atlet tidak bisa tampil mewakili Indonesia dalam berbagai ajang internasional.
Menpora menilai penyelesaian masalah ini menjadi prioritas nasional, sejalan dengan arah kebijakan olahraga prestasi melalui Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan kejayaan Indonesia di tingkat dunia.
Surat Tegas ke KONI dan KOI
Erick mengungkapkan, Kemenpora telah melayangkan surat resmi kepada KONI dan KOI sejak sebulan lalu, agar segera menyelesaikan konflik kepengurusan tersebut.
Ia memberikan batas waktu maksimal tiga bulan, yakni hingga akhir Desember 2025, untuk menyelesaikan seluruh sengketa secara tuntas.
“Tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan cabang olahraga ini,” tegasnya.
Jika sampai batas waktu tersebut tidak ada penyelesaian, Erick menegaskan Kemenpora akan mengambil langkah tegas demi menjaga keberlangsungan pembinaan olahraga nasional.
“Kalau tidak selesai, pemerintah akan turun tangan mengambil langkah yang diperlukan agar para atlet bisa tetap berkompetisi di ajang nasional maupun internasional,” ujarnya.
Konsolidasi Lewat Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)
Menurut Erick, penyelesaian dualisme ini juga penting sebagai bagian dari konsolidasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
Dengan organisasi yang solid, pemerintah dapat lebih fokus membangun peta jalan prestasi menuju PON, SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.
“Masalah dualisme harus diselesaikan dulu, baru kita bisa bicara mengenai arah olahraga Indonesia ke depan,” ujar Erick.
Menpora juga meminta KONI dan KOI mengambil peran strategis sebagai mediator, untuk mendorong penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat, sesuai dengan Undang-Undang Keolahragaan.
Erick menyebut, Kemenpora telah lebih dulu melakukan introspeksi dan pembenahan tata kelola internal, termasuk dalam sistem pembinaan olahraga prestasi dan distribusi anggaran.
Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi seluruh pengurus organisasi olahraga di Tanah Air.
“Kemenpora sudah berbenah. Sekarang saatnya KONI, KOI, dan semua federasi juga duduk bersama, memperbaiki tata kelola, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah demi kepentingan bangsa,” tegas Erick.
ANTARA | WONG
Comments are closed.