BERITAKALTIM.CO-Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu dari delapan program prioritas nasional (Asta Cita) Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Budiono, pelaksanaan program tersebut di Balikpapan masih belum berjalan optimal sesuai arahan pemerintah pusat dan harapan masyarakat.
Ia menilai masih banyak kendala teknis dan administratif yang perlu segera dibenahi, agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi warga, khususnya pelajar penerima manfaat.
“Beberapa program, termasuk MBG, belum maksimal di Kota Balikpapan. Kami harap pelaksanaannya dievaluasi menyeluruh, apalagi ada laporan di daerah lain yang mengalami kasus keracunan. Ini menyangkut keselamatan masyarakat, jadi harus jadi perhatian serius,” ujar Budiono, di Kantor DPRD Balikpapan, Kamis (13/11/2025).
Ia menambahkan, salah satu persoalan yang kerap muncul adalah proses administrasi dan sertifikasi makanan, terutama terkait pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dinilai terlalu ketat. Menurutnya, regulasi ini perlu penyederhanaan prosedur, tanpa mengurangi aspek keamanan pangan.
“Kita tentu setuju keamanan pangan harus dijaga. Tapi jangan sampai pelaku usaha kecil yang mau ikut berpartisipasi justru kesulitan karena proses perizinan terlalu rumit,” tegasnya.
Selain menyoroti pelaksanaan program MBG, Budiono juga menyinggung persoalan ketergantungan pangan Kota Balikpapan, terhadap pasokan dari luar daerah. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen kebutuhan pangan Balikpapan masih dipasok dari luar kota, termasuk beras, sayur, dan daging.
“Kita belum mandiri secara pangan. Hampir semua kebutuhan masyarakat masih didatangkan dari daerah lain,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Untuk mengatasi hal tersebut, Budiono mendorong Pemkot Balikpapan, agar meniru pola kerja sama seperti yang dilakukan PD Pasar Jaya di Jakarta. Meski tidak memiliki lahan pertanian, BUMD tersebut mampu memenuhi kebutuhan pangan warga ibu kota dengan membuat kontrak langsung dengan daerah penghasil dan membiayai proses produksinya.
“DKI Jakarta tidak punya sawah, tapi bisa memenuhi kebutuhan beras dengan cara kontrak kerja sama dengan daerah penghasil. Balikpapan bisa melakukan hal serupa, misalnya bekerja sama dengan daerah sekitar di Kaltim atau Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Budiono menilai, langkah itu dapat menjadi solusi jangka menengah untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menekan potensi lonjakan harga akibat fluktuasi pasokan.
Lebih lanjut, Budiono berharap Pemkot Balikpapan dapat segera menyusun regulasi daerah yang mendukung kemandirian pangan, baik melalui kerja sama antar daerah, pembukaan lahan pertanian baru, maupun pengembangan sektor peternakan lokal.
“Kalau ketahanan pangan kuat, otomatis daya tahan ekonomi daerah juga meningkat. Ini bukan hanya urusan ketersediaan bahan pokok, tapi soal stabilitas ekonomi masyarakat,” ujarnya menegaskan.
Menurut Budiono, DPRD siap memberikan dukungan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan agar upaya penguatan pangan dan peningkatan efektivitas program nasional seperti MBG dapat berjalan lebih optimal di tingkat daerah.
NIKEN | WONG | ADV
Comments are closed.