PAGI itu, suasana di Kelurahan Sungai Dama, Samarinda Ilir, tampak berbeda. Tidak ada hiruk-pikuk seperti biasanya. Di ruang pertemuan kantor kelurahan, puluhan warga duduk rapi membentuk lingkaran. Di hadapan mereka hadir perwakilan pemerintah kecamatan dan pihak kontraktor. Suasana tampak tegang, tapi harapan menggantung di udara.
Mereka berkumpul untuk satu alasan: megaproyek Terowongan Selili, proyek kebanggaan Kota Samarinda yang kini berubah menjadi sumber keresahan warga.
“Kami bukan menolak pembangunan. Kami hanya ingin rumah kami tetap berdiri, tetap aman,” ujar Siti Rahmah, warga RT 12, sambil memperlihatkan retakan yang menjalar di dinding rumahnya. Rumah itu berdiri sekitar 50 meter dari titik pengeboran terowongan.
Dinding Retak, Drainase Rusak, dan Malam Tanpa Tidur
Proyek Terowongan Selili, sepanjang 400 meter dan senilai Rp395 miliar, digadang mampu mengurai kemacetan antara Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap. Namun bagi warga sekitar, setiap suara dentuman mesin bor di malam hari justru menghadirkan kecemasan baru.
Di beberapa rumah, dinding mulai retak, lantai bergeser, dan air drainase tidak lagi mengalir dengan benar. Ketika hujan turun, air meluap hingga masuk ke halaman rumah mereka.
“Kami jadi sering begadang. Tiap ada suara keras, kami takut rumah roboh,” kata seorang warga lainnya.
Pertemuan warga dengan pemerintah dan kontraktor difasilitasi oleh Camat Samarinda Ilir, La Uje, setelah aksi protes warga meletus di Jalan Kakap pada pertengahan Oktober lalu.
“Kami tidak hanya datang, tapi juga mendengarkan. Ini respon cepat pemerintah agar persoalan ditangani dengan baik,” ujar La Uje menenangkan.
Dalam forum itu, pihak PT Pembangunan Perumahan (PP) akhirnya mengakui bahwa sejumlah kerusakan rumah memang berkaitan dengan aktivitas pengerjaan terowongan. Mereka menyatakan kesanggupan memperbaiki kerusakan, termasuk melakukan pengecekan menyeluruh di sisi kiri dan kanan jalur terowongan.
Pokja 30: Ada yang Tidak Beres Sejak Awal
Sementara warga mengutarakan keluhan, suara lebih kritis datang dari Pokja 30, sebuah kelompok pemantau kebijakan publik di Samarinda.
Ketua Pokja 30, Buyung Marajo, menilai proyek terowongan ini bermasalah sejak awal. Ia menyebut pemerintah kota tidak cermat sebelum memulai pembangunan.
“Harusnya pemerintah kota cerdas dalam mengambil pembangunan. Tapi kok ada warga yang terdampak?” ujarnya melalui sambungan telepon.
Buyung mempertanyakan keberadaan dokumen AMDAL dan AMDAL Lalin, dokumen yang seharusnya wajib ada dalam proyek infrastruktur besar. Menurutnya, jika dokumen ini tidak lengkap, maka pemerintah gagal menjaga aspek keselamatan publik.
“Percuma proyek megah kalau warganya kena dampak. Mana tahu nanti ada korban jiwa, siapa yang bertanggung jawab?” katanya.
Ia bahkan menuding ada dugaan “permainan” antara pemerintah dan pihak kontraktor.
“Kalau dokumen belum lengkap tapi pekerjaan sudah dimulai, ada apa di situ?” tambahnya.
Di Balik Terowongan, Ada Harapan dan Ketakutan
Proyek Terowongan Selili sempat mendapat sorotan nasional setelah dikunjungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Februari 2025. Dengan progres fisik yang telah mencapai 86,32 persen pada awal November, proyek ini dinilai berjalan cepat dan strategis untuk mobilitas warga.
Namun kemajuan fisik proyek tidak menghapus keresahan masyarakat yang tinggal tepat di atas jalur terowongan.
Di sudut ruangan, beberapa ibu-ibu tampak memeluk map berisi foto retakan rumah mereka. Di luar gedung, beberapa warga lain masih menunggu, berharap suara mereka tidak tenggelam di balik gemuruh alat berat.
“Kami percaya kalau semua pihak terbuka, proyek ini akan membawa manfaat. Tapi jangan sampai warga dikorbankan,” ujar Siti Rahmah sebelum meninggalkan ruangan.
SANDI | WONG
Comments are closed.