BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perbatasan sebagai langkah memperkuat sinkronisasi program lintas sektor untuk pembangunan wilayah perbatasan. Rakor yang berlangsung Kamis (13/11) di Ruang VIP Lantai IV Kantor Bupati tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Nunukan, Juni Mardiansyah, mewakili Bupati Nunukan.
Acara menghadirkan dua narasumber utama, yaitu:
-
Dr. Sumarlan, S.Pd., M.Si., Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
-
Tri Bakti Mulyanto, ST., MT., Kepala BPJN Kalimantan Utara.
Kegiatan ini diikuti para staf ahli bupati, kepala OPD terkait, camat, serta sejumlah pejabat yang bergabung melalui Zoom Meeting, termasuk Kepala BPPD Provinsi Kaltara, Kepala PLBN Labang, dan Kepala PLBN Sebatik.
Sinkronisasi Program Jadi Fokus Utama
Dalam sambutannya, Juni Mardiansyah menegaskan bahwa Rakor ini merupakan agenda penting untuk memastikan seluruh program pembangunan kawasan perbatasan berjalan searah.
“Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan pada hari ini merupakan momentum sangat penting untuk melakukan sinkronisasi dan penyelarasan program di internal pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Rakor ini diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai hambatan yang selama ini menghambat percepatan pembangunan perbatasan.
“Rakor ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, sosial ekonomi, keamanan, dan kedaulatan,” tegasnya.
Juni juga optimistis bahwa sinergi seluruh pemangku kepentingan akan mampu menciptakan kawasan perbatasan yang maju dan menjadi simbol kebanggaan nasional.
Paparan Arah Kebijakan dan Kondisi Infrastruktur
Narasumber pertama, Dr. Sumarlan, memaparkan secara rinci arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan. Materi meliputi prioritas pembangunan daerah tertinggal, penguatan konektivitas, hingga layanan dasar masyarakat.
Adapun narasumber kedua, Tri Bakti Mulyanto, menyampaikan kondisi terkini jalan nasional dan jalan perbatasan di Kabupaten Nunukan.
Dalam paparannya, Tri menjelaskan bahwa total panjang jalan perbatasan di Kabupaten Nunukan mencapai 224,26 kilometer, terdiri dari:
-
14,70 km jalan beraspal,
-
124,70 km jalan tanah,
-
27,05 km jalan di kawasan hutan,
-
dan 14,7 km di antaranya telah berstatus jalan nasional.
Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur perbatasan.
Pemkab Nunukan menegaskan komitmennya menjadikan kawasan perbatasan bukan sekadar wilayah terluar, tetapi beranda depan negara yang mencerminkan kemajuan Indonesia.
Rakor ini diharapkan memperkuat koordinasi, mempercepat implementasi program pembangunan, serta memaksimalkan potensi sektor ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik di wilayah perbatasan.
JON | WONG | ADV
Comments are closed.