BERITAKALTIM.CO – Matahari baru naik separuh ketika M. Fathir Muqsit (17) membuka pintu rumah sewaan yang ia tempati di sekitar kawasan Jalan M. Yamin, Samarinda. Tidak ada jadwal kuliah hari itu tetapi ia tetap menatap laptop yang sedang menampilkan tugas kuliahnya.
Fathir, mahasiswa semester pertama Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), adalah satu dari ribuan penerima Program GratisPol, kebijakan pendidikan gratis yang diluncurkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji. Program ini menanggung biaya kuliah mahasiswa Kaltim di berbagai kampus termasuk UMKT senilai Rp2.500.000 per semester.
“Kalau nggak ada GratisPol, saya mungkin akan susah sekali kuliah di kampus swasta,” kata Fathir ketika ditemui untuk wawancara spesial hari libur, Minggu (16/11/2025).
Di tengah obrolan, Fathir kelahiran 24 Januari 2008 menceritakan masa-masa pendaftaran yang menurutnya “mudah tapi tidak mudah”.
“Awalnya gampang banget, cuma masukin NIK buat bikin akun. Itu saya pikir, wah ini pasti bakal cepat,” tuturnya.
Namun, drama itu dimulai ketika ia sampai pada tahap unggah dokumen.
“Saya sempat pusing waktu unggah KTP, KK, sama surat pernyataan. Sistemnya error terus. Kadang muter-muter, kadang keluar sendiri,” ujarnya.
Ia sampai mengulang proses itu berkali-kali, bahkan pernah mencoba mengunggah berkas tengah malam Karena kata temannya, “Jam segitu sistem lebih nurut.”
“Beberapa kali hampir patah semangat. Tapi saya pikir, masa kalah sama jaringan?” katanya sambil tertawa.
Meski melelahkan, ia mengaku semua perjuangan itu terbayar ketika statusnya berubah menjadi Diterima.
Hari Minggu itu, setelah kami menghabiskan kopi, Fathir bercerita bahwa manfaat GratisPol jauh lebih besar dibanding sekadar bebas UKT.
“Yang paling saya rasakan bukan cuma soal bayarnya, tapi ketenangan. Saya bisa kuliah tanpa mikir orang tua harus bekerja keras mencari uang untuk membayar uang UKT,” katanya.
Baginya, kebijakan ini memberikan kesempatan yang tidak semua daerah punya.
“Ini kesempatan luar biasa. Kebijakan Pak Gubernur Rudy Mas’ud dan Pak Wakil Gubernur Seno Aji itu nyata banget dampaknya. Saya merasakannya tiap hari,” ujarnya.
Fathir berharap program ini terus dilanjutkan agar generasi berikutnya bisa mendapat kesempatan yang sama.
Ketika ditanya apa cita-citanya, ia tidak butuh waktu lama untuk menjawab.
“Mau jadi programmer. Mau bikin bangga ibu,” ucapnya.
Fathir tahu jalan itu panjang. Tapi baginya, GratisPol telah membuka pintu pertama—pintu yang sebelumnya hanya bisa ia pandangi dari jauh.
“Program itu bukan cuma bantuan pendidikan. Itu jembatan buat masa depan,” katanya.
Sementara itu, di hari yang sama, Beritakaltim.co menyempatkan berkunjung ke rumah orang tua Fathir di KM 19 Batuah, Kutai Kartanegara. Ibunya, Fitriani (41), Begitu ditanya soal GratisPol, ia langsung menutup mulut dengan tangan, menahan haru.
“Alhamdulillah, Dengan adanya program dari Bapak Gubernur Rudy Mas’ud dan Bapak Wakil Gubernur Seno Aji pendidikan anak kami terbantu..” ucapnya penuh rasa syukur.
Fitriani bercerita bahwa keluarga mereka hidup dari penghasilan yang tidak menentu.
“Bapaknya Fathir petani. Penghasilannya tidak tetap. Kalau musim hujan, pendapatan bisa sangat sedikit,” katanya.
Sementara dirinya bekerja sebagai guru honorer PAUD.
“Gaji saya juga tidak besar. tetapi kami sangat mengedepankan pendidikan untuk anak-anak kami, Mereka harus menjadi orang yang sukses” ucapnya.
Ketika GratisPol mengirimkan pembayaran awal sebesar Rp2.500.000 untuk UKT semester pertama, ia menyebut itu sebagai “hadiah yang tidak pernah dibayangkan”.
“Pembayarannya langsung ke kampus. Anak kami tinggal fokus kuliah. Alhamdulillah” katanya sambil tersenyum lega.
Fitriani berharap program ini tidak berhenti di tengah jalan.
“Program ini sangat bagus dan sangat membantu kami sebagai orang tua. Semoga terus berjalan. Banyak yang butuh,” pungkasnya.
Di balik semua data dan angka keberhasilan program, kisah Fathir adalah pengingat sederhana: Kadang, sebuah kebijakan pendidikan bukan hanya mencetak lulusan tetapi mencetak masa depan.
YANI | WONG | ADV Diskominfo Kaltim
Comments are closed.