BERITAKALTIM.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk terus menjaga keberlanjutan program Gratis Pendidikan untuk Semua (Gratispol) meski menghadapi tantangan regulasi dan tekanan fiskal yang besar. Penegasan itu disampaikan dalam acara Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol yang digagas Arusbawah.co pada perayaan ulang tahun ke-4 media tersebut di Temindung Creative Hub Samarinda, Kamis (20/11/2025).
Dalam forum tersebut, Seno Aji mengulas panjang perjalanan regulasi hingga penyediaan anggaran program pendidikan gratis yang menjadi prioritas utama Pemprov Kaltim.
Wagub menjelaskan, sejak awal pemerintah daerah harus menyesuaikan payung hukum beasiswa menjadi skema baru pendidikan gratis melalui perubahan Peraturan Gubernur.
“Kami harus mengubah Pergub beasiswa menjadi Pergub tentang pendidikan gratis. Ini wajib dievaluasi Kemendagri. Proses evaluasinya tidak sebentar, kami menunggu sekitar empat sampai lima bulan,” kata Seno.
Setelah evaluasi hukum rampung, SK Gubernur baru dapat diterbitkan pada Juli–Agustus 2025. Momentum tersebut kemudian menjadi landasan bagi pemerintah menyiapkan anggaran pada Oktober–November.
“Kami memastikan pekerjaan ini terlindungi aturan. Setelah SK keluar dan resmi, barulah anggarannya kita siapkan. Itu yang kami lakukan pada perubahan anggaran 2025,” ujarnya.
Menurut Seno, November menjadi bulan krusial karena pemerintah menargetkan seluruh mahasiswa semester 1 baik di universitas, politeknik maupun akademi dapat diselesaikan pembayaran UKT-nya.
“Kita wajibkan proses verifikasi selesai segera. Kalau tidak selesai, anggarannya akan kembali ke negara. Ini anggaran rakyat, jangan sampai hilang hanya karena keterlambatan,” tegasnya.
Pemprov meminta seluruh pimpinan perguruan tinggi turut mempercepat verifikasi agar tidak terjadi gagal salur.
Pada tahun 2026, kata Seno, Kaltim menghadapi situasi fiskal yang tidak ringan. Pemerintah pusat memotong anggaran daerah hingga Rp7 triliun dari total Rp21 triliun.
“Kalau daerah lain kena potongan 100–200 miliar, itu kecil. Kaltim dipotong sekitar Rp7 triliun. Kapasitas fiskal kita tinggal Rp14 triliun,” paparnya.
Karena kondisi itu, Pemprov harus merancang ulang kemampuan pembiayaan, namun Seno menegaskan bahwa Gratispol tidak boleh hilang.
“Program ini menyentuh masyarakat. Maka berapa pun tantangannya, Gratispol tidak boleh berhenti,” ujar Seno.
Dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan, Biro Kesra, dan para akademisi, pemerintah menyepakati kebutuhan anggaran tahun 2026 berada di kisaran Rp1,4–2 triliun.
Dana tersebut disiapkan untuk membiayai 130.000–140.000 mahasiswa, dari semester 1 hingga semester 8.
“Kalau tahun ini 32.000 mahasiswa, tahun depan kita proyeksikan 130.000–140.000. Karena itu anggarannya melonjak menjadi 1,4 sampai 2 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Rektor IV Universitas Mulawarman, F. Defung, menyampaikan bahwa Unmul sangat terbantu oleh program Gratispol, meski pelaksanaannya masih diwarnai dinamika.
“Kami berterima kasih. Memang banyak drama di lapangan, tetapi program ini memudahkan banyak mahasiswa,” kata F. Defung.
Ia menekankan pentingnya registrasi mahasiswa yang tertib agar tidak terjadi kegagalan pencatatan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
“Jika tidak terdaftar di PDDikti, risikonya besar. Mahasiswa bisa kehilangan hak sampai nomor ijazah nasionalnya. Ini harus benar-benar diperhatikan,” tandasnya.
Unmul juga mengingatkan bahwa proses seleksi internal tetap berjalan ketat agar kualitas lulusan tidak menurun.
YANI | WONG | ADV Diskominfo Kaltim
Comments are closed.