GUBERNUR Rudy Mas’ud lagi diomongin se-Benua Etam Raya. Biang keroknya, ada oknum Ormas mengaku sebagai pendukung fanatik Sang Gubernur, mengintimidasi wartawan.
Intinya; oknum Ormas (organisasi masyarakat) ini tidak mau si wartawan bikin konten yang isinya mengkritik Gubernur Rudy Mas’ud.
Sebelumnya, oknum Ormas yang sama mengancam warga yang kontennya viral di media sosial karena kritikannya tajam menyilet-nyilet kebijakan hanyar pemerintahan Rudy Mas’ud.
Kenapa panen kritik? Maka, kita harus jujur mencermati dulu apa yang sedang terjadi.
Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, 20 April 2025 lalu, perjalanan pemerintahan Rudy Mas’ud – Seno Aji, relatif hanya sekali membuat daya kejut.
Yaitu ketika meluncurkan program gratispol sebagai realisasi janji politik semasa kampanye Pilgub.
Gratispol adalah program paling keren se-Indonesia, karena baru pertamakali ada pemerintah provinsi menggratiskan biaya sekolah SMA/SMK dan kuliah para mahasiswa. Bukan cuma untuk S1, tapi juga yang kuliah S2 dan S3.
Asal ber-KTP Kaltim (minimal tiga tahun domisili) dan masih masa usia kuliah sesuai jenjang, yaitu 25 tahun (D3/S1), 35 tahun (S2) dan 40 tahun (S3), biaya perguruan tingginya ditanggung pemerintahan Rudy-Seno.
Tahun 2025, menurut catatan Beritakaltim, sudah 32.853 mahasiswa dari 53 perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) menerima bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari program keren ini.
Pertanyaan berikut; Apakah Gratispol mampu memuaskan seluruh rakyat Kaltim?
Eit ! Tunggu dulu.
Kita ingat Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat di abad ke-15, pernah berucap dan populer sampai sekarang.
“Anda bisa menyenangkan sebagian orang sepanjang waktu, Anda bisa menyenangkan semua orang sesekali, tetapi Anda tidak bisa menyenangkan semua orang sepanjang waktu,” ucap Lincoln saat menisbatkan seorang penyair Inggris bernama John Lydgate.
Jika diterjemahkan dalam drama politik. Maka, artinya sangat jelas. Tak mungkin Rudy-Seno memuaskan seluruh rakyat Kaltim.
Apapun program kebijakan yang dilahirkan, selalu ada ‘follower’ (pengikut) dan ‘hater’ (boleh diartikan sebagai pembenci, pencela, pengkritik). Apalagi, dengan usia pemerintahan baru sekitar 7 bulan. Belum semua yang dulu jadi lawan politik sekarang sudah bisa ‘move on’.
Justru pada situasi euforia pasca kemenangan politik, gejolak-gejolak itu bakal bermunculan. Karena tim sukses merasa sudah sukses, merasa paling berkeringat, dan akhirnya merasa ikut menjadi bagian penting (decision maker) dari jalannya pemerintahan.
Iklim politik di Indonesia masih begitu. Orang-orang pendukung eksekutif (mulai Presiden, gubernur, walikota/bupati) bakal menduduki jabatan strategis pemerintahan, tanpa perlu menguji skill atau kemampuannya. Dengan alasan hak prerogatif, maka jadilah praktik bagi-bagi kekuasaan. Termasuk pula jabatan direksi di badan usaha milik pemerintah.
Praktik bagi-bagi jabatan kekuasaan seperti itu tidak melanggar hukum. Lumrah. Tapi, sayangnya, masyarakat kita belum mau menerima hal seperti itu sebagai kewajaran politik. Mereka melawan, karena menilai republik ini bukanlah milik pribadi si pejabat itu. Meminjam istilah Ahok Basuki Tjahaya Purnama; “emang negara ini milik nenek elo!”.
Perlawanan itu yang kemudian tumpah menjadi aksi. Mengalir membentuk isu, opini, gosip yang tersaji di media sampai obrolan warung kopi. Dan, jika terus menggelembung akan menjadi aksi turun ke jalan alias demonstrasi.
Dan, itulah yang terjadi di Kalimantan Timur dalam perjalanan kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud bersama wakilnya Seno Aji.
STANDAR TINGGI KALTIM
Teman saya seorang wali kota pernah berkelakar di hadapan sejumlah politisi di kotanya; “Jadi pemimpin itu berat. Maka, biarlah saya saja yang memikulnya”.
Walaupun hanya kalimat senda gurau yang menyegarkan suasana, tapi ada kebenaran di dalamnya. Terutama pada kata-kata “jadi pemimpin itu berat”.
Jika diterjemahkan pada kepemimpinan di Kalimantan Timur, tugas Rudy-Seno sebenarnya cukup berat. Sebab provinsi ini sudah terbangun sejak lama dengan standar yang tinggi dalam beberapa bidang.
Misalnya IPM (Indek Pembangunan Manusia). Kaltim masuk katagori tinggi. Data BPS (Badan Pusat Statistik), tahun 2023 sebesar 78,20, tahun 2024 naik menjadi 78,79. Sementara IPM nasional tahun 2024 berada pada 75.02.
Lalu, pertumbuhan ekonomi tahun 2024; 6,17 persen (y-on-y), juga berada di atas nasional (5.03 %).
Indek Kemerdekaan Pers (IKP). Se-Indonesia dengan 38 provinsi, seperti telah menjadi tradisi Kalimantan Timur selalu berada di top ranking atau second (kedua).
Standar tinggi apalagi di Kaltim?
Simak dari besaran APBD. Tahun 2025 ini APBD Kaltim berada di puncak tertinggi sepanjang masa. Yakni Rp21,7 triliun.
Belum lagi kesukseskan Kaltim menjadi provinsi penerima konpensasi dana karbon dari Bank Dunia. Atau prestasi olahraga yang tradisinya dalam setiap PON menempatkan diri sebagai lima besar nasional.
Inilah sebenarnya rapor pemimpin Kaltim dari masa ke masa. Di mana Rudy-Seno sekarang diamanahkan oleh rakyat agar rapor tidak ada angka merahnya, dan angka biru ditingkatkan mendekati angka sempurna.
Ini challenge sesungguhnya. Saya optimistis Rudy-Seno mampu. Semua itu bisa dicapai hanya dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja bersama.
Keduanya adalah orang-orang muda yang di dalam tubuhnya mengalir semangat yang membara. Semangat untuk membawa Kaltim dan masyarakatnya terbang tinggi.
Lalu, bagaimana dengan sikap oknum Ormas yang ‘jual-jual’ nama gubernur untuk mengintimidasi wartawan dan warga pengkritik gubernur?
Ya. Semestinya ini tidak pernah ada lagi. Sejak zaman dulu, para pengkritik selalu ada hidup berdampingan, minum kopi bareng, dengan orang yang dikritik. Justru suasana itulah yang membuat Benua Etam tidak pernah mengalami terjadi konflik berdarah, meski tensi politik sedang tinggi.
Rakyat Kaltim selalu mampu melewatinya. Padahal, penduduk Kaltim adalah heterogen. Semua suku, agama, ras, ada di sini. Bahkan, jumlah etnis Jawa menempati posisi terbanyak (30,24%) dalam kependudukan Kalimantan Timur.
Jadi. tugas besar ada di depan mata. Lebih 3,5 juta penduduk menaruh harapan kemakmuran kepada Gubernur Rudy Mas’ud dan wakilnya Seno Aji.
Demi pekerjaan besar itu, ayo rapikan barisan para follower. Agar mereka tidak memancing suasana yang justru berpotensi bikin gaduh. Termasuk juga menertibkan follower yang belakangan jadi sumber gosip karena cawe-cawe ke urusan kebijakan pemerintahan.
Samarinda, 22 November 2025
Comments are closed.