BERITAKALTIM.CO — Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi menyampaikan Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Senin (24/11/2025). Penyampaian tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, didampingi jajaran forum komunikasi daerah dan pejabat pemerintah setempat.
Agenda ini menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan anggaran daerah sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Dalam penjelasannya, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa penyusunan APBD 2026 tetap mengacu pada regulasi terkait pengelolaan keuangan negara dan selaras dengan kebijakan fiskal nasional.
Proyeksi pendapatan daerah 2026 mencapai Rp1,797 triliun, atau mengalami penurunan sekitar 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Penurunan DBH menjadi tantangan bagi kita, sehingga pemerintah daerah harus semakin efisien dan tepat sasaran dalam menggunakan anggaran,” ujar Bupati Irwan.
Belanja Daerah Dipangkas 7,03 Persen, Fokus pada Sektor Wajib
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,992 triliun, turun sekitar 7,03 persen dibandingkan APBD 2025 sebelum perubahan. Penajaman belanja diarahkan pada sektor prioritas, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar.
Belanja pendidikan tetap dialokasikan minimal 20 persen dari total belanja, difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
Pada sektor kesehatan, anggaran diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat dan pembayaran iuran BPJS bagi warga yang ditanggung pemerintah daerah.
Infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas, terutama yang menunjang pelayanan publik dan konektivitas antarwilayah.
Program Prioritas: Kemiskinan, SDM, hingga Ketahanan Pangan
Bupati Irwan menyebutkan sejumlah program prioritas 2026 yang sejalan dengan RKPD, antara lain:
-
Pengentasan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja
-
Peningkatan kualitas SDM melalui layanan kesehatan dan pendidikan
-
Penguatan infrastruktur dasar
-
Kemudahan akses pangan
-
Peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim
-
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Penerimaan Pembiayaan Naik 32,29 Persen
Dalam Nota Keuangan, penerimaan pembiayaan daerah pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp198,4 miliar, meningkat 32,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut terutama bersumber dari prediksi SILPA dan dana transfer tahun sebelumnya.
Bupati menegaskan bahwa rancangan APBD 2026 yang disampaikan belum memasukkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Penyesuaian akan dilakukan setelah alokasi definitif diterima.
Bupati Harap Pembahasan APBD 2026 Tepat Waktu
Di akhir penyampaiannya, Bupati Nunukan berharap pembahasan APBD 2026 antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Semoga pembahasan ini berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Nunukan,” tutupnya.
JON | WONG | ADV
Comments are closed.