BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun anggaran 2025 mengalami penyesuaian signifikan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa besaran anggaran BTT tahun depan diperkirakan berada di kisaran Rp32 miliar, menurun dari alokasi tahun sebelumnya karena adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“BTT tahun depan itu sekitar 32-an ya. Untuk tahun ini saya lupa sisa pastinya, karena BTT memang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak,” ujar Sri Wahyuni saat ditemui usai Apel Siaga dan Simulasi Bencana 2025 di Folder Air Hitam, Kamis (11/12/2025).
Ia mengungkapkan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan seiring berkurangnya alokasi TKD yang diterima Kaltim, sehingga struktur belanja daerah otomatis ikut menyesuaikan.
Menurut dia, penurunan tersebut bukanlah pemangkasan atas BTT secara langsung, melainkan dampak dari pengurangan transfer pusat.
“Pemangkasan itu sebenarnya bukan BTT, tapi TKD. Jadi karena pemangkasan TKD, otomatis struktur anggaran kita juga menyesuaikan. BTT ikut turun karena ruang fiskal kita menyempit,” jelasnya.
Sri menambahkan, BTT awalnya berada jauh lebih tinggi, namun jumlah tersebut turun setelah beberapa penyesuaian anggaran dilakukan.
“Tahun depan tinggal sekitar 32 miliar, kalau tidak salah. Itu turun dari sekitar 75 miloar atau lebih, yang kemudian mengalami pengurangan-pengurangan,” ujarnya.
Terkait aturan yang menyebutkan standar minimal BTT berada pada kisaran 1,5 hingga 5 persen dari total anggaran daerah.
Sri menegaskan bahwa penghitungan tidak sesederhana membagi dari total APBD. Hal ini karena sebagian besar belanja dalam APBD Kaltim sudah bersifat wajib dan tidak dapat digunakan untuk pos lain, termasuk BTT.
“Anggaran kita itu kan tidak semua bisa dialokasikan untuk kebutuhan fleksibel. Ada belanja wajib yang sudah given dari TKD, seperti DAU, belanja pegawai, belanja pendidikan, dan sebagainya,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa hanya kurang dari separuh struktur APBD yang benar-benar dapat dikelola secara fleksibel oleh pemerintah daerah untuk belanja seperti BTT, sehingga persentase nominalnya terlihat kecil jika dibandingkan dengan total APBD Kaltim secara keseluruhan.
“Mungkin hanya separuh kurang yang bisa kita gunakan. Itu pun tidak sampai 50 persen. Jadi kalau dihitung persentase BTT terhadap total APBD, kelihatannya kecil, padahal ruang geraknya memang tidak besar,” ujar Sri.
Sri memastikan bahwa meskipun terjadi penyesuaian anggaran, Pemprov Kaltim tetap mengutamakan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, termasuk bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi pada akhir tahun.
Menurut dia, BTT akan tetap digunakan secara prioritas dan selektif sesuai kebutuhan mendesak di lapangan.
“BTT ini sifatnya memang untuk kondisi darurat. Jadi alokasinya fleksibel, bisa digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Yang jelas, meski ada pengurangan, kita pastikan respons cepat terhadap kedaruratan tetap bisa dilakukan,” tegasnya.
Pemprov Kaltim juga terus berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penanganan bencana tetap berjalan efektif meski ruang anggaran mengalami penyesuaian.
“Yang terpenting, kesiapsiagaan tetap berjalan, koordinasi tetap berlangsung, dan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.
YANI | WONG
Comments are closed.